Dewan Siap ‘Sikat’ Calo dan Oknum Nakal di SPMB

‎MAKASSAR, BKM–Menjelang pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar bersikap tegas. Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, mengeluarkan peringatan keras kepada para kepala sekolah ‘nakal’ dan calo yang masih mencoba bermain di balik proses penerimaan siswa.
‎
‎”Sudah cukup praktik-praktik kotor di dunia pendidikan kita. Tahun ini, kami pastikan tidak ada lagi celah bagi calo dan pungutan liar,” tegas Ari usai memimpin rapat bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar, Rabu (21/5).

‎‎Legislator Fraksi NasDem Makassar ini memastikan dinas pendidikan telah berkomitmen penuh untuk membersihkan proses SPMB dari intervensi pihak luar. Kepala dinas bahkan, kata Ari, siap menindak langsung setiap pelanggaran yang dilakukan kepala sekolah atau oknum tertentu.
‎‎”Kami kawal penuh proses SPMB ini. Bila masih ada yang coba bermain-main, kami akan tindak. Tidak ada toleransi,” ucapnya.‎

‎Sebagai bentuk pengawasan konkret, posko pengaduan terpadu akan didirikan Dinas Pendidikan. Posko ini akan menjadi saluran resmi pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan SPMB. “Posko ini bukan hanya tempat mengadu, tapi juga wujud keterbukaan sistem. Kami ingin proses ini berjalan transparan dan adil,” ujarnya.‎
‎Ia juga mengimbau para orang tua untuk tidak memaksakan kehendak mendaftarkan anak ke sekolah yang tidak sesuai jalur. Menurutnya, akar persoalan kerap muncul dari pelanggaran teknis oleh pihak luar sistem.

‎‎”Kalau semua mengikuti juknis, tidak akan ada masalah. Yang sering jadi sumber kekacauan adalah saat aturan dilanggar karena ambisi,” tandasnya.
‎‎Begitupun yang ditegaskan anggota Komisi D DPRD Makassar lainnya, Muhlis Misbah.Ia menyatakan dukungan penuh terhadap pengawasan ketat agar hak setiap anak untuk mengakses pendidikan tidak dirampas oleh permainan elit.‎

‎”Kami tidak ingin ada anak kehilangan haknya hanya karena kalah akses atau kalah pengaruh. Ini soal keadilan sosial,”ungkapnya.
‎‎Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait sistem pendaftaran, agar masyarakat tidak mudah tergoda jalan pintas atau praktik ilegal.‎
‎”Jangan sampai orang tua bingung, lalu terjerumus mencari calo. Edukasi ini penting dan menjadi tanggung jawab bersama: pemerintah, dewan, dan sekolah,” ujarnya.‎
‎Politisi Partai Hanura Makassar ini bahkan mendorong agar posko pengaduan tidak hanya pasif menunggu laporan, tapi juga aktif menyosialisasikan informasi teknis kepada masyarakat. “Lebih baik kita cegah potensi masalah sejak awal daripada sibuk mengurus dampaknya belakangan,” tutupnya.(ita)