‎Dewan Soroti Anggaran Rp2,1 M untuk Half Marathon

‎MAKASSAR, BKM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Makassar yang menyoroti alokasi anggaran kegiatan Makassar Half Marathon tahun 2025 yang mencapai Rp2,1 miliar.

‎Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham mempertanyakan urgensi dan manfaat dari pengucuran dana sebesar itu. Ia menegaskan bahwa setiap anggaran yang menggunakan dana publik harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
‎”Kami melihat nilai anggarannya cukup besar. Karena itu, kami panggil Dispora untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran dan memberi manfaat langsung, terutama dari sisi ekonomi dan sosial,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Selasa (15/4).

‎Legislator Fraksi NasDem Makassar ini juga mengingatkan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, sejalan dengan instruksi Presiden. Menurutnya, event-event berskala besar yang menggunakan dana APBD harus dievaluasi secara menyeluruh.

‎”Kalau dananya besar, maka output-nya juga harus besar. Masyarakat harus bisa merasakan dampaknya. Jangan sampai hanya menjadi agenda seremonial tahunan yang minim kontribusi,” tegasnya.
‎Menurut Dispora, event Makassar Half Marathon telah masuk dalam agenda kegiatan tahunan dengan tujuan menarik wisatawan dan menggerakkan perekonomian lokal. Namun Komisi D menilai masih banyak aspek yang perlu dibenahi, terutama soal transparansi anggaran dan efektivitas pelaksanaan.
‎Sekretaris Komisi D, Nur Reski, turut menyuarakan kritiknya. Ia menyebut bahwa meskipun event ini berhasil mendatangkan ribuan peserta dari luar daerah, namun pelaksanaannya masih belum optimal, terutama dalam hal promosi budaya dan pariwisata lokal.

‎”Kami apresiasi pelaksanaannya, tapi sangat disayangkan promosi budaya lokalnya justru minim. Bahkan ada konten budaya yang ditampilkan bukan berasal dari Makassar. Padahal, dananya dari APBD Kota Makassar,” jelasnya.

‎Legislator Fraksi PKS Makassar ini menilai lemahnya pengawasan dan perencanaan menjadi penyebab utama kurang maksimalnya dampak event tersebut. DPRD pun mendesak Pemkot Makassar agar lebih transparan dalam pelaksanaan program, serta selektif dalam memilih mitra penyelenggara.
‎”Kegiatan seperti ini seharusnya jadi momentum untuk memperkuat identitas kota, bukan sekadar ajang tahunan yang menghabiskan anggaran tanpa arah yang jelas,” bebernya.
‎Ia menegaskan akan terus mengawal penggunaan anggaran agar setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(ita)