Dewan Soroti Biaya Transportasi Reses

MAKASSAR, BKM–Kebijakan penyesuaian biaya transportasi dalam pelaksanaan reses kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menuai sorotan. Pemangkasan anggaran ini menjadi perbincangan hangat di kalangan anggota dewan, terutama terkait dampaknya terhadap efektivitas kegiatan reses dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Sebelumnya, setiap anggota DPRD Makassar mendapatkan anggaran sebesar Rp247 juta untuk satu kali reses. Namun, dengan adanya perubahan standar biaya dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), anggaran transportasi mengalami penyesuaian.

Sekretaris DPRD Makassar, H Dahyal, menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah pemotongan anggaran, melainkan penyesuaian standar harga yang telah ditetapkan dalam SIPD.
“Bukan pemotongan biaya transport, tapi penyesuaian standar harga/biaya di SIPD dari Rp100 ribu menjadi Rp50 ribu,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Rabu (12/3).
Menurut Dahyal, langkah ini bertujuan untuk menyesuaikan standar biaya yang berlaku dalam sistem administrasi keuangan daerah. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan transparansi serta efisiensi dalam penggunaan anggaran reses.

Namun, keputusan ini mendapat tanggapan beragam dari anggota DPRD Makassar. Beberapa anggota dewan mengkhawatirkan bahwa penyesuaian anggaran ini dapat memengaruhi efektivitas mereka dalam menjangkau konstituen di berbagai wilayah.

Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, mengungkapkan bahwa kebijakan ini telah dibahas dalam rapat terkait efisiensi anggaran Pemerintah Kota Makassar. Ia menekankan bahwa meskipun efisiensi anggaran diperlukan, kebijakan ini tetap harus mempertimbangkan kebutuhan anggota dewan dalam menjalankan tugasnya.
“Kami sudah membahas ini dalam rapat, dan memang ada dorongan untuk melakukan efisiensi anggaran. Namun, kami berharap efisiensi ini tetap memperhatikan kebutuhan anggota dewan dalam menjangkau masyarakat luas,” ujarnya.

Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, turut menyoroti dampak kebijakan ini terhadap pelayanan publik. Menurutnya, penghematan anggaran tidak boleh mengorbankan kebutuhan masyarakat, terutama di kota besar seperti Makassar.
“Efisiensi pasti berdampak pada pelayanan atau anggaran masyarakat. Sebagai kota besar, Makassar membutuhkan anggaran besar untuk memastikan seluruh kebutuhan dan harapan masyarakat tetap terealisasi,” katanya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Ari memastikan bahwa DPRD akan mengawal ketat penggunaan anggaran yang terkena efisiensi agar tetap sesuai aturan dan tepat sasaran.
“Tugas DPRD adalah mengawasi dan menganggarkan. Kami akan mengawasi setiap pos anggaran yang terkena efisiensi agar Pemerintah Kota Makassar tetap tunduk pada aturan pemerintah pusat,” tegasnya.
Selain itu, legislator Fraksi NasDem Makassar ini juga mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk segera mencari solusi guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Kami berharap solusi segera ditemukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi meskipun ada pemangkasan anggaran,” pungkasnya.(ita)