Dewan Desak Pemkot Naikkan Gaji Tenaga Non-ASN

MAKASSAR, BKM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menyoroti rencana penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua yang dijadwalkan berlangsung pada April mendatang. DPRD meminta pemerintah kota tidak hanya fokus pada rekrutmen PPPK, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan tenaga non-ASN yang masih bertahan.
Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Ruslan Mahmud, mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih banyak tenaga non-ASN yang belum mendapatkan kepastian status kepegawaian. Menurutnya, Makassar memiliki jumlah tenaga honorer yang sangat besar, yang berimbas pada rendahnya kesejahteraan mereka.

“Saat ini sekitar 2.000 tenaga non-ASN telah diangkat menjadi PPPK dan akan digaji oleh pemerintah pusat. Namun, masih ada 12.000 tenaga non-ASN lainnya yang bergantung pada anggaran daerah,” ungkapnya, kemarin.

Karena itu, ia meminta agar sisa anggaran yang sebelumnya digunakan untuk tenaga yang telah lulus PPPK dialihkan untuk meningkatkan gaji tenaga non-ASN yang masih bekerja.
“Dengan tenaga PPPK yang sudah digaji oleh pusat, otomatis ada anggaran yang tersisa. Sisa anggaran ini bisa digunakan untuk meningkatkan honor tenaga non-ASN yang belum terangkat. Kami berharap Pemkot Makassar, terutama Pak Appi dan Bu Aliyah, dapat memberi perhatian lebih pada masalah ini,” tegasnya.
Ruslan juga menilai bahwa Pemkot Makassar tidak perlu lagi merekrut tenaga honorer baru, mengingat jumlah tenaga non-ASN yang masih cukup tinggi. Fokus utama pemerintah, menurutnya, haruslah pada peningkatan kesejahteraan tenaga non-ASN yang sudah lama mengabdi.

“Gaji tenaga non-ASN, termasuk Laskar Pelangi, saat ini hanya sekitar Rp1,3 juta per bulan. Kami mengusulkan agar nominal tersebut dapat dinaikkan menjadi minimal Rp2 juta, agar mereka bisa lebih sejahtera,” tambahnya.

Selain mendesak kenaikan gaji bagi tenaga non-ASN yang belum diangkat, Ruslan juga berharap PPPK tahap kedua mampu menyerap lebih banyak tenaga honorer yang masih menunggu kepastian status. Namun, bagi mereka yang belum berhasil lolos dalam seleksi, kenaikan honor menjadi langkah sementara yang bisa diambil untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

“Kami akan terus mendorong agar sisa anggaran ini digunakan dengan tepat. Jangan sampai tenaga non-ASN yang telah bertahun-tahun mengabdi merasa terabaikan,” pungkasnya.
Anggota DPRD Makassar, Nasir Rurung, juga menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan tenaga non-ASN harus menjadi prioritas utama Pemkot Makassar. Ia menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, terutama dalam memastikan bahwa alokasi dana benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan tenaga honorer yang masih bekerja.

“Pemerintah kota harus memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan secara adil dan transparan. Jangan sampai ada kesenjangan dalam distribusi anggaran, sementara tenaga non-ASN yang selama ini bekerja keras justru tidak mendapatkan hak yang layak,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa tenaga non-ASN, terutama yang sudah bekerja bertahun-tahun, memiliki peran besar dalam menunjang pelayanan publik di Makassar. Oleh karena itu, menurutnya, kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan mereka sangat penting.
“Mereka ini tulang punggung pelayanan publik. Jangan sampai mereka terus berada dalam ketidakpastian. Kami di DPRD akan terus mengawal agar anggaran yang ada benar-benar digunakan untuk kepentingan mereka,” tegasnya.(ita)