Dewan ‎Soroti Efektivitas Anggaran di Rapat LKPJ Wali Kota

‎MAKASSAR, BKM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar kembali menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar Tahun 2024. Meski rangkaian pembahasan hampir rampung, DPRD tetap memberikan sejumlah catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pemkot Makassar.

‎Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Makassar, Hartono, mengungkapkan bahwa rapat kali ini dihadiri oleh sejumlah instansi yang sebelumnya absen pada sesi pertama.
“Agenda hari ini fokus untuk mendengarkan penjelasan dari institusi yang belum sempat hadir sebelumnya. Hadir di antaranya Dirut PDAM, Inspektorat, Dinas Kebudayaan, serta beberapa kepala bagian dari Sekretariat Kota Makassar,” ungkapnya, Selasa (20/5).

‎Legislator Fraksi PKS Makassar ini menuturkan, setelah seluruh rangkaian rapat selesai, Pansus akan menyusun laporan akhir beserta rekomendasi yang akan disampaikan ke Pemerintah Kota. Selain itu, DPRD juga akan berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait hasil pembahasan LKPJ 2024.
‎Dalam rapat tersebut, Ia juga menyoroti sejumlah isu strategis, salah satunya adalah serapan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
‎”Dari sisi serapan, rata-rata sudah mencapai 80 persen. Ini patut diapresiasi. Namun kita menekankan bahwa tinggi rendahnya serapan anggaran bukan satu-satunya indikator keberhasilan,” tegas anggota Komisi B itu.

‎Menurutnya, yang lebih penting adalah seberapa besar dampak kegiatan pemerintah terhadap masyarakat. DPRD mempertanyakan sejauh mana kegiatan yang dibiayai oleh APBD benar-benar memberi manfaat langsung kepada warga.
‎”Kami melihat laporannya sudah disampaikan, tapi belum sepenuhnya menggambarkan hasil konkret dari anggaran yang digunakan. Masih perlu pendalaman soal hasil dan dampak riilnya,” ucapnya.
‎Wakil Ketua Pansus LKPJ, Reski, turut memperkuat pernyataan tersebut yang menekankan bahwa transparansi dan keberlanjutan program juga menjadi sorotan penting.
‎”Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD bukan hanya terserap, tapi juga tepat sasaran dan memberikan efek jangka panjang. Banyak program yang terlihat baik di atas kertas, tapi kita perlu melihat implementasi nyatanya di lapangan,” jelasnya.

‎Ia juga menilai perlu adanya perbaikan dalam sistem pelaporan dan pengukuran capaian program agar lebih objektif dan mudah dipantau. “Ke depan, pelaporan LKPJ seharusnya dilengkapi dengan indikator kinerja yang lebih terukur. Ini penting agar DPRD bisa menilai efektivitas program secara menyeluruh,” tuturnya.
‎Ia juga menambahkan, Pansus LKPJ tidak membahas detil laporan keuangan tiap SKPD atau Perumda karena hal itu merupakan ranah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Fokus utama DPRD adalah pada efektivitas dan relevansi program terhadap kebutuhan masyarakat.
‎”Ke depan, kami ingin LKPJ tidak hanya jadi laporan kegiatan semata. Yang lebih penting adalah bagaimana kegiatan tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Itu yang akan terus kami dorong,”katanya.(ita)