1 week ago
29
Antisipasi Daya Tampung di SPMB, Ada 8.000 Lulusan SD tak Dapat Bangku
Sabtu 24 Mei 2025 07:00 am oleh ronalyw
int SPMB--Kota Makassar kembali dihadapkan pada kenyataan pahit di SPMB tahun ini karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang makin mengkhawatirkan.Dewan minta jangka panjangnya membangun sekolah baru.Tampak siswa SD,SMP dan SMA dalam sebuah upacara.
MAKASSAR, BKM — Kota Makassar kembali dihadapkan pada kenyataan pahit sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini.Hal ini dikerenakan keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang makin mengkhawatirkan.
Data dari Dinas Pendidikan menyebutkan, lebih dari 8.000 lulusan SD diprediksi tak akan mendapat bangku di SMP negeri karena ketidakseimbangan akut antara lulusan dan kapasitas yang tersedia. Masalah klasik yang terus berulang, tapi tak kunjung mendapatkan solusi permanen.
Ini bukan sekadar soal statistik. Ini soal hak anak-anak untuk mendapat pendidikan layak dan soal kebijakan yang tampaknya jalan di tempat. Setiap tahun, pemandangan yang sama kembali hadir antrean pendaftar membludak, ruang kelas penuh sesak, dan pembangunan sekolah baru tetap jadi wacana tanpa realisasi. Sistem yang ada tampaknya lebih sibuk menambal lubang ketimbang membangun fondasi.
Menyikapi hal itu, Sekretaris Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Fahrizal Arrahman Husain, menyebutkan, kondisi ini sebagai sinyal darurat yang tak bisa lagi diabaikan.
“Beginilah wajah pendidikan kita hari ini. Kalau tidak segera dibenahi, kita akan terus berada dalam lingkaran masalah yang sama setiap tahun,” ungkapnya, Jumat (23/5).
Legislator Fraksi PKB Makassar ini menilai, solusi jangka pendek seperti menambah jumlah siswa dalam satu kelas bukan lagi jalan keluar yang bijak.”Memaksakan jumlah siswa di satu rombongan belajar melanggar aturan Dapodik. Risikonya, siswa tidak terdaftar secara sah. Itu sangat berbahaya, baik dari sisi administrasi maupun hukum,” tegasnya.
Jalan keluar kata Fahrizal, pemkot harus mulai memikirkan langkah jangka panjang. Tak cukup hanya mengandalkan solusi tambal sulam.”Kita butuh unit sekolah baru yang berkualitas. Bahkan kalau bisa, lebih baik dari sekolah negeri favorit saat ini. Kita tidak bisa terus bergantung pada sistem darurat,” ujarnya.
Namun, membangun sekolah baru bukan perkara semalam. Dengan waktu yang mepet menuju tahun ajaran baru, opsi yang lebih realistis saat ini adalah menggandeng sekolah swasta. “Kami akan duduk bersama dengan asosiasi sekolah swasta. Harapannya, bisa ada kerja sama konkret mulai dari subsidi biaya, peningkatan kualitas, sampai sistem seleksi yang adil,” jelasnya.
Namun Fahrizal mengingatkan, solusi cepat jangan sampai mengorbankan integritas.”SPMB tahun ini harus bebas dari KKN. Jangan ada permainan kuota, jangan ada titipan. Anak-anak berhak mendapat pendidikan berdasarkan kemampuan, bukan koneksi,” ucapnya.
Komisi D DPRD pun bersiap mengambil langkah aktif. Mereka akan segera mengundang pihak-pihak terkait untuk mencari solusi menyeluruh tidak hanya soal jumlah sekolah, tapi juga pemerataan mutu pendidikan. “Tugas kami bukan hanya menambah bangunan, tapi memastikan anak-anak dari semua latar belakang bisa mengakses pendidikan berkualitas,” tuturnya.
SPMB 2025 kini menjadi lebih dari sekadar proses seleksi. Ia telah menjelma menjadi barometer sejauh mana Kota Makassar serius memperjuangkan hak dasar pendidikan bagi generasi penerusnya. Kota ini punya pilihan berani membuat terobosan, atau kembali tenggelam dalam pusaran masalah lama yang tak pernah selesai. (ita)
