Dewan: Transparansi dan Perencanaan Matang

RENCANA Pemerintah Kota Makassar untuk mengaktifkan kembali Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Kota Makassar mendapat tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar.
Sejumlah anggota dewan menyambut baik langkah ini, namun meminta agar proses reaktivasi dilakukan secara transparan dan dengan perencanaan yang matang.

Ketua Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Makassar, Ismail menilai bahwa keberadaan BPR bisa menjadi solusi bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan akses permodalan dengan skema yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pinjaman online ilegal.

Namun, Legislator Fraksi Golkar Makassar ini menekankan bahwa Pemkot harus memastikan bahwa BPR benar-benar dikelola dengan baik agar tidak mengalami permasalahan seperti sebelumnya.
“Kami mendukung upaya pemerintah kota dalam menghidupkan kembali BPR, terutama jika tujuannya adalah untuk membantu UMKM dan masyarakat kecil dalam mendapatkan akses pembiayaan yang lebih aman. Namun, yang perlu dipastikan adalah manajemen dan tata kelola bank ini harus lebih baik dari sebelumnya agar tidak terulang masalah yang pernah terjadi,” ungkapnya, Selasa (11/3).

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Makassar, Hj Umiaty juga meminta agar Pemkot Makassar memberikan kajian komprehensif mengenai keberlanjutan operasional BPR ini. Ia menilai bahwa pendampingan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang penting, tetapi peran Pemkot dalam memastikan tata kelola yang profesional juga sangat krusial.

“Kami berharap pemerintah benar-benar melakukan kajian yang mendalam, terutama terkait modal, sumber daya manusia, dan risiko keuangan. Jangan sampai BPR ini diaktifkan kembali tetapi kemudian tidak mampu bertahan lama karena pengelolaannya kurang maksimal,” katanya.

Di sisi lain, Legislator Fraksi PPP Makassar ini menambahkan bahwa sebelum pengaktifan kembali BPR, Pemkot perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait manfaat dan mekanisme kerja bank ini. Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan dana.
“Harus ada sosialisasi yang jelas kepada masyarakat tentang bagaimana cara mengakses pinjaman dari BPR ini, apa saja persyaratannya, serta bagaimana pengawasannya agar tidak ada penyimpangan atau penyaluran kredit yang tidak tepat sasaran,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti perlunya penguatan literasi keuangan bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM, agar mereka bisa memanfaatkan layanan perbankan ini dengan bijak dan tidak terjebak dalam jeratan utang yang tidak terkendali. Selain itu, mereka meminta agar BPR ini bisa beroperasi dengan sistem yang modern dan akuntabel agar bisa bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.
“Karena tentu yang kita harap, pengaktifan kembali BPR dapat benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi alternatif pembiayaan yang lebih aman serta terjangkau,” tuturnya. (ita)