KPPN Audiensi Pemkot Parepare

PAREPARE, BKM — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Parepare menginisiasi audiensi dengan Wali Kota Parepare. Pada pertemuan ini diperlukan kolaborasi sebagai wadah sinergitas antara Kementerian Keuangan Satu (Kemenkeu Satu) dengan Pemkot Parepare dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

Rombongan KPPN diterima Sekkot Parepare, Husni Syam sekaligus menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran Kemenkeu Satu. Dia memberikan kesempatan kepada masing-masing pimpinan unit, yakni Kepala KPPN, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai, dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Parepare untuk menyampaikan paparan terkait peran dan kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah.

Kepala KPPN Parepare, Ferrial Resque menekankan pentingnya audiensi yang kaitannya dengan peran KPPN sebagai bendahara umum negara. Dia menyampaikan komitmen KPPN dalam menyalurkan transfer ke daerah secara optimal dan transparan guna mendukung pembangunan di Parepare.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama, Helmi Afrul menjelaskan perkembangan sistem perpajakan, termasuk penerapan sistem coretax sejak Januari 2025 untuk meningkatkan ketertiban administrasi pajak.
Dia mengungkapkan kontribusi pajak dari Parepare mencapai 35% atau lebih dari Rp100 miliar pada tahun sebelumnya, yang menunjukkan capaian yang sangat baik.
Kepala KPKNL Parepare, Rofiq Khamdani memaparkan tugas dan fungsi instansinya dalam pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Ia menjelaskan bagaimana KPKNL melakukan penilaian aset negara (BMN) dan aset daerah (BMD) untuk tujuan pemanfaatan maupun penghapusan aset yang tidak lagi produktif.

Dari sektor kepabeanan, Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai, Dawny Marbagio menjelaskan dinamika ekspor dari Parepare. Saat ini, Parepare belum memiliki fasilitas direct export, sehingga barang ekspor masih melalui Makassar atau Mamuju.

Dia menyoroti penerimaan negara terbesar dari cukai hasil tembakau yang berasal dari Kabupaten Soppeng serta menekankan perlunya kerja sama lebih erat dengan Pemkot dan Satpol PP dalam memberantas peredaran rokok ilegal.

Walikota Parepare Tasming Hamid menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kemenkeu Satu dan menjalin dialog yang hangat dengan para pimpinan instansi. Wali Kota mengenang pertemuannya dengan Kepala KPPN di masjid, yang sebelumnya menyatakan kesiapannya membantu pemerintah daerah.
Wali Kota menekankan pentingnya koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan Kemenkeu Satu. Bahkan, Wali Kota mengusulkan untuk menindaklanjuti audiensi ini dengan perjanjian kerja sama (MoU) guna memperjelas teknis kolaborasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Menyoroti kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah, Wali Kota menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar penghematan, tetapi juga menjadi motivasi untuk bekerja lebih optimal.
Dia berharap sinergi antara pemerintah kota dan Kemenkeu Satu dapat semakin erat, sehingga kebijakan fiskal dan keuangan negara dapat berjalan lebih baik di daerah. ”Dengan optimisme memperkuat kerja sama antara Kemenkeu Satu dan Pemkot Parepare dalam mengawal kebijakan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah,” tukas Tasming. (mup/C)