Pemkot-BBPJN Bahas Penanggulangan Krisis Air

MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota Makassar bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan melakukan pertemuan strategis guna membahas percepatan akses sambungan air bersih dari PDAM khususnya di wilayah utara dan timur kota.

Pertemuan ini juga membahas sejumlah kendala teknis di lapangan, terutama terkait penempatan jaringan pipa pada badan jalan nasional, serta menyepakati solusi agar proses distribusi air bersih bisa segera berjalan tanpa mengganggu infrastruktur jalan yang sudah ada.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PDAM Kota Makassar, Hamzah Ahmad, menjelaskan bahwa, pihaknya telah merancang koneksi jaringan distribusi utama sebagai solusi teknis untuk menjawab persoalan minimnya pasokan air bersih di wilayah utara dan timur Kota Makassar.

“Kami ingin memastikan koneksi jaringan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas layanan, tapi juga stabilitas dan tekanan air di wilayah terdampak. Kami juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait agar pelaksanaan teknisnya sesuai regulasi,” ujar Hamzah.
Ia menyebut, proyek ini akan mengintegrasikan jaringan baru dengan sistem eksisting guna memperluas cakupan dan mempercepat distribusi air bersih.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Kota serius menjadikan distribusi air bersih sebagai bagian penting dari pembangunan kota yang inklusif.

“Pemerintah tidak boleh membiarkan satu wilayah pun tertinggal dalam akses air bersih. Ini bukan hanya pelayanan dasar, tetapi hak setiap warga,” tegasnya.
Munafri juga mendorong semua instansi untuk mempercepat langkah-langkah teknis dan administratif agar koneksi jaringan pipa segera terealisasi.
“Kami akan terus mendorong koordinasi lintas sektor agar proses ini tidak terhambat, karena kebutuhan masyarakat tidak bisa menunggu terlalu lama,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BBPJN Sulsel, Asep Syarip Hidayat, menegaskan dukungan terhadap rencana PDAM, namun memberikan catatan teknis penting terkait lokasi pemasangan pipa.
“Kami mendukung penuh rencana PDAM. Tapi perlu ditegaskan, pemasangan pipa tidak boleh di badan jalan nasional karena berisiko tinggi terhadap kebocoran dan kerusakan jalan,” ujarnya.
Menurutnya, pihaknya telah mencapai kesepakatan awal dengan PDAM bahwa pemasangan akan dilakukan di zona aman.
“Kalau di dekat saluran atau bahu jalan, kami bisa menyepakatinya. Itu lebih aman secara teknis dan mudah jika sewaktu-waktu dibutuhkan perbaikan,” tambahnya.
Ia menegaskan BBPJN siap mendukung dengan asistensi teknis sepanjang perencanaan dan pelaksanaan sesuai ketentuan.

Untuk diketahui, Distribusi jaringan pipa akan difokuskan untuk melayani kawasan padat penduduk di wilayah utara dan timur Makassar.
Wilayah utara: Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, dan sebagian Bontoala, seperti Jl. Sabutung Baru, Barukang, Cambaya, Sultan Abdullah, Galangan Kapal, dan Pannampu
Sementara itu, Wilayah timur meliputi Kecamatan Manggala dan Tamalanrea, termasuk Antang, Borong, Bitowa, Kapasa, Bira, dan Parangloe. (rhm)