Pemprov Sulsel Tak Boleh Bedakan Kabupaten Satu Dengan Lainnya

MAKASSAR, BKM–Legislator Partai Golkar selaku Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan HA Kadir Halid memandang pengalihan anggaran perbaikan jalan Simbuang-Mappak di Kabupaten Tana Toraja yang hingga kini belum terealisasi kemungkinan untuk membayar utang. Apalagi menurutnya, Pemprov Sulsel punya banyak utang.
“Kemungkinan untuk bayar utang itu. Apalagi Pemprov punya banyak utang, DBH (dana bagi hasil) yang haknya pemerintah daerah belum dibayarkan, ditambah lagi pembayaran BPJS masih ditahan,” ujar Kadir Halid pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) menindaklanjuti aspirasi dari Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI), Kamis (22/5).

Kadir Halid juga menyoroti sedikitnya perbaikan jalan di Tana Toraja dan Toraja Utara untuk paket multi years. Sebab tak ada pengerjaan jalan pada tahun 2025 dan 2026.
Disinggung soal tak menangnya Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wagub Fatmawati Rusdi di Tana Toraja dan Toraja Utara, Kadir tak mau berkomentar. Ia tidak mau menghubung-hubungkan soal itu.

“Tapi Gubernur ini sebagai pemimpin untuk seluruh kabupaten dan kota. Tidak boleh membedakan antara kabupaten satu dengan kabupaten lain,” ungkapnya.
“Kita melihat bahwa ada program Pak Gubernur soal multi years itu hanya satu saja di Kabupaten Tana Toraja. Di Tana Toraja itu ada tiga ruas jalan, satu saja paket dan itu di tahun 2027. Sedangkan di Toraja Utara ada lima ruas jalan, sama sekali tidak ada anggaran untuk multi years, saya bicara multiyers yah,” bebernya.
Politisi Golkar ini memandang, ada ketidakadilan dari Pemprov Sulsel untuk masyarakat Tana Toraja dan Toraja Utara.
“Jadi ada rasa ketidakadilan untuk warga Tana Toraja dan Toraja Utara. Jadi saya kira ini harus menjadi perhatian kita dan Komisi D akan mengawal itu supaya tetap ada perbaikan jalan program multi years,” kuncinya.

Senada dengan Kadir Halid, Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Andi Aan Nugraha, meminta pemerintah segera memberikan kepastian terkait perbaikan jalan.
Ia juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan kondisi geografis dalam penentuan harga satuan proyek.
“Pegunungan dan daratan memiliki kebutuhan yang berbeda. Kami harap ini diperhatikan, karena wilayah tersebut juga bagian dari Sulsel,” ujarnya.
Anggota Komisi D lainnya, Yosia Rinto Kadang, turut mengapresiasi upaya mahasiswa yang memperjuangkan perbaikan jalan di daerahnya.
Ia menilai akses jalan yang memadai sangat penting bagi masyarakat Simbuang-Mappak.

“Saya pernah ke sana, semalam penuh di jalan. Ini sudah terlalu lama. Kalau aspal sulit diwujudkan, setidaknya dilakukan pengerasan terlebih dahulu,”kata Yosia.
Komisi D DPRD Sulsel berjanji akan terus mengawal isu ini demi memastikan kebutuhan infrastruktur masyarakat Tana Toraja dan Toraja Utara terpenuhi.
Seperti diketahui, Bupati Toraja Utara Dedy Palimbong hadir bersama IPPEMSI untuk mendesak kejelasan mengenai perbaikan jalan Simbuang-Mappak di Kabupaten Tana Toraja yang hingga kini belum terealisasi.

Koordinator IPPEMSI, Elfiano, mengungkapkan bahwa perbaikan jalan dengan anggaran Rp17 miliar sempat direncanakan.
Namun, dana tersebut ditarik kembali oleh Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin.
“Penarikan anggaran ini membuat kami sebagai masyarakat Simbuang-Mappak merasa tidak dianggap oleh pemerintah. Tidak ada perhatian yang jelas terhadap wilayah kami,”ujar Elfiano.
Pihak Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel menjelaskan, pengalihan anggaran tersebut disebabkan oleh minimnya minat kontraktor yang bersedia mengerjakan proyek di wilayah dengan akses terjal tersebut. (rif)