Prof Zudan:Antisipasi Pangan Jelang Nataru

MAKASSAR, BKM–Dalam menghadapi momentum Natal dan Tahun Baru 2025, Penjabat Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh menegaskan perlunya mengantisipasi ketahanan pangan agar ekonomi tetap stabil.Salah satunya dengan melakukan Gerakan Pangan Murah yang diperluas ke beberapa daerah.

Hal ini disampaikan Prof Zudan saat memberikan beberapa arahan saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Pemprov Sulsel bersama Bank Indonesia, Selasa (19/11).

HLM ini diselenggarakan dalam rangka penguatan ketahanan pangan untuk perekonomian jelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025
“Gerakan Pangan Murah perlu ditingkatkan dan diperluas di seluruh kota IHK khususnya menghadapi Nataru,” ucap Prof Zudan.
Diketahui, ada delapan kabupaten/kota yang menjadi pengukuran Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sulsel.Meliputi Bulukumba, Watampone, Wajo, Sidrap, Luwu Timur, Makassar, Parepare, dan Palopo.

Berdasarkan data BPS Sulsel, inflasi bulanan atau Month to Month (mtm) sebesar 0,15 persen pada Oktober 2024.
Sementara itu, inflasi tahunan atau year on year Sulsel pada Oktober 2024 capai 1,53 persen. Adapun inflasinya 0,68 persen.
Untuk upaya pengendalian inflasi, kata dia, pemerintah kabupaten/kota perlu merencanakan kebijakan subsidi apabila diperlukan.
Selain itu, Prof Zudan juga menekankan perlunya koordinasi dengan maskapai untuk antisipasi kenaikan permintaan tiket pesawat.

“Kepala Daerah perlu memperhatikan manajemen risiko, seperti risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, dan risiko reputasi,” jelasnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda mengatakan, komoditas beras, hortikultura dan perikanan mempengaruhi fluktuasi inflasi Sulsel.
Komoditas beras dan bawang merah secara konsisten muncul sebagai komoditas yang memengaruhi fluktuasi inflasi Sulsel.
Dia menekankan, dibutuhkan dukungan pemerintah dan seluruh stakeholder terkait menjadi kunci utama pengendalian inflasi.
Ada empat poin kesimpulan dan rencana tindaklanjut.

“Menjamin ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga untuk komoditas yang konsisten menyumbang inflasi,” tuturnya.
“Mempercepat pembentukan closed loop hortikultura, dan perluasan MDC khususnya pada kota IHK yang belum menerapkan,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, pembentukan closed loop hortikultura merupakan program kemitraan yang bertujuan untuk mengembangkan agribisnis hortikultura secara berkelanjutan. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan petani, untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan produktivitas sektor pertanian.(jun)