Program MBG Kota Parepare Beri Makan 64 Ribu Siswa

PAREPARE, BKM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Parepare segera berjalan. Usai dilakukan uji coba akhir Mei 2025 dengan jumlah siswa sekitar 64 ribu siswa TK hingga SMA. Ada 38 ribu peserta didik yang akan tersentuk MBG di Kota Parepare mulai TK, SD, SMP hingga SMA/SMK.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Parepare, HM Makmur Husain, Kamis (15/5) menyebut dirinya sudah menerima informasi adanya satu mitra yang telah menerima SK untuk menjalankan program pusat itu.
Makmur mengakui ada dua pengusaha di Parepare yang sudah mengajukan penawaran bermitra dengan MBG. “D’Carlos dan Lagota, untuk pengusaha lain kemungkinan juga ada karena bermitra dengan MBG itu mengajukan penawaran melalui aplikasi secara bebas”.ucap mantan kepala SMPN 4 Makmur beberapa waktu lalu.
“MBG kita di Parepare, sebenaranya sudah ada yang kirimi saya ini. Satu mitra yang menyampaikan bahwa Insyaallah, akhir Mei sudah bisa beroperasi. Dan tentu kita syukuri kabar ini, karena sudah lama kita tunggu mitra di Parepare bisa jalan program MBG,” ujar Makmur usai RDP dengan Komisi II DPRD, Rabu (14/5).

Dia mengungkapkan, sisa tiga kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang belum menjalankan program MBG itu. Yakni, Kabupaten Bone, Enrekang, dan Kota Parepare itu sendiri.
“Tentu kita bersyukur program ini, bisa berjalan. Kenapa? Karena di Sulsel ini, ada tiga daerah yang belum melaksanakan MBG, Parepare, Bone dan Enrekang. Insyaalah teman-teman media nanti bisa informasikan bahwa yang jalan itu mitra yang ada di Lumpue,” kata Makmur.

Dia menjelaskan program MBG sudah mestinya berjalan. Apalagi, sudah ada penyampaian dari pemerintah provonsi terkait percepatan pelaksanaannya.
“Kemudian ini juga telah diintervensi oleh gubernur bahwa kalau tidak ada mitra yang mau jalan di kabupaten dan kota, maka akan dibangunkan dapur MBG. Nah kita diminta mengusulkan tiga lokasi. Alhamdulillah, kita sudah melihat lokasinya itu, di antaranya dibelakang Kantor TV Peduli. Di sana ada perumahan guru PGRI. Lalu ada lokasi antara Kantor KPU dan TK Pembina dengan luas yang cukup memadai sekitar 1.500 meter. sementara luas normal sekitar 800 meter persegi. Dan lokasi ketiga milik provinsi, dan kami yakin ini bisa karena MBG itu, bukan hanya TK, SD, SMP, tetapi juga SMA/SMK dilayani,” jelasnya.
“Banyak lokasi milik Pemprov yang terbengkalai, salah satunya kantor Uji KIR di Lumpue. Ada uga disamping Jompie sehingga kami berkomunikasi dengan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi bagaimana nanti kita turun survei untuk menentukan tiga tempat, kita sudah ada dua, mereka juga ada dua. sehingga mana yang dipilih nanti tempat itu, terserah,” sambung Makmur.
Dia menuturkan pembangunan dapur itu ditanggung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). “Dapur dibangun oleh BGN kalau di daerah, jika tidak ada mitra yang berminat atau kurang mitra yang mau bergabung,” katanya. Dia menerima informasi pegawai MBG dari SPPI berjumlah lima orang sudah siap.

“Pegawai MBG di Parepare sudah siap lima orang, SPPI namanya. Salah satunya, sudah punya dapur. Hanya saja, pada saat disurvei mitra itu, ada bagian-bagian ruangan yang diminta untuk direnovasi, namun belum dijalankan. Sehingga belum beroperasi sampai sekarang. Kalau mitra yang lain, informasinya itu, awalnya tidak melalui aplikasi mitra BGN, namun belakangan sudah melalui aplikasi BGN. Apalagi memang satu pintu melalui aplikasi mitra BGN,” katanya.

Dia menyampaikan bahwa memang ada beberapa calon mitra MBG di Parepare. Tetapi yang menentukan, apakah sudah mengantongi SK resmi. “Memang ada beberapa mitra, tetapi tahapannya belum ada yang resmi mendapatkan SK. Baru satu yang ada di Lumpue. Itu pun belum saya lihat SK-nya, hanya dia WA saya bahwa kami sudah kantongi SK akhir bulan ini. Insyaallah, dalam Waktu satu atau dua hari saya akan temui mitra itu, untuk memastikan SK-nya,” ungkap Makmur.
Dia meminta dalam pelaksanakan MBG nantinya, para mitra yang ditunjuk agar menjalankan sesuai juknis yang ada. Hal ini, sebagai bentuk antisipasi untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya kasus keracunan di beberapa daerah yang telah melaksanakan MBG.

“Kalau beroperasi dengan benar sesuai dengan juknis yang ada, kemungkinan seperti itu jauh. Karena mereka ada lab, diuji melalui lab, takarannya dan nilai gizinya. Ini mungkin terjadi karena ada kelalaian,” jelasnya. Dia menyebut bahwa selain mitra MBG, pemerintah juga akan membangun 5.000 dapur. Itu karena rasionya 3.000 siswa satu dapur.
Dia menambahkan, menjadi mitra MBG memang membutuhkan nilai investasi yang besar. Sehingga, ada kekhawatiran para mitra ini, berpikir untuk bergabung.
“Investasinya memang cukup besar. Ompren saja dengan harga Rp70 ribu satu, diminta untuk disiapkan minimal 3.000. Itu baru satu bagian, baru ompreng. Belum kitchen set-nya. Belum lagi dapur, memang investasinya besar. sehingga ada keraguan,” tandasnya. (mup/C)