Appi akan Percepat Proses Mutasi

MAKASSAR, BKM–Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin akan mempercepat proses mutasi pejabat lingkup Pemerintah kota Makassar.Langkah itu dilakukan untuk mempercepat eksekusi seluruh program yang telah disusun. Khususnya yang masuk dalam daftar program-program prioritas.

Appi mengaku butuh pejabat yang bisa bekerja cepat dan bekerjasama dalam mewujudkannya.
Langkap pertama yang akan dilakukan adalah bersurat ke Kementerian Dalam Negeri meminta izin untuk melaksanakan pengisian jabatan yang kosong maupun pergeseran-pergeseran pejabat.

“Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, tetapi sesuai dengan aturan yang berlaku kita harus tetap bersurat,” ungkap Appi saat ditemui di DPRD Makassar usai mengikuti prosesi serah terima jabatan, Senin (3/3).
Ketua DPD Partai Golkar Makassar itu mengatakan untuk beberapa posisi strategis yang akan menjadi eksekutor program prioritasnya, dibutuhkan pejabat yang mumpuni dan kuat.
Seperti jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar yang akan menjadi leading sektor program seragam gratis untuk anak sekolah. Dinas Lingkungan Hidup untuk program iuran sampah gratis.

“Tentunya harus kita kasih ke orang yang bisa bekerja sama supaya ini bisa kuat (pelaksanaan programnya,” beber Appi.
Untuk proses mutasi dan pengisian jabatan ini, Appi menegaskan jika prosesnya akan berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.
Diapun menjamin dan menegaskan jika orang-orang yang akan mengisi posisi-posisi strategis dan vital tersebut tidak ditentukan oleh kedekatan dengannya. Melainkan lewat mekanisme seperti job fit dan assement agar diperoleh pejabat yang punya kapasitas, kualitas, integritas yang mumpuni.
“Daya sangat berharap posisi-posisi vital yang ada di Pemkot Makassar bukan ditentukan karena kedekatan kita, tapi ditentukan melalui sebuah proses mekanisme seperti assessment dan sebagainya,”tandas Appi.

Sementara itu, terkait kabar adanya mutasi besar-besaran di jajaran pemerintahan, Ketua DPRD Kota Makassar Supratman menegaskan bahwa DPRD tidak mempermasalahkan langkah tersebut, selama dilakukan sesuai prosedur dan mendapat persetujuan dari pihak terkait.
“Kami tidak keberatan selama mutasi dilakukan dengan mekanisme yang benar. Ini justru menjadi langkah baik agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan tidak terhambat,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam waktu enam bulan setelah pelantikan Wali Kota. RPJMD ini akan menjadi pedoman utama dalam menjalankan program pemerintahan selama lima tahun ke depan.
“RPJMD harus segera disusun karena ini adalah dasar utama pembangunan daerah kita. Semua program yang akan dijalankan Wali Kota harus mengacu pada RPJMD agar arah kebijakan jelas dan terukur,” tambahnya.

Sementara itu, mengenai rencana pembangunan stadion di Makassar, Supratman menyatakan bahwa DPRD tidak keberatan selama anggaran daerah dikelola dengan baik dan tidak membebani keuangan daerah.

“Tidak ada masalah selama pemerintah mampu mengatur anggarannya dengan baik. Apalagi dengan pajak kendaraan yang kini 70 persen masuk ke daerah, itu bisa menutupi kebutuhan anggaran,” jelasnya.
Legislator Fraksi NasDem Makassar ini juga berharap agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa masuk lebih cepat agar berbagai program prioritas dapat segera direalisasikan.”Selama program yang dijalankan benar-benar untuk kepentingan masyarakat, kami di DPRD pasti mendukung penuh,” tuturnya.(rhm-ita)