Butuh Ratusan Miliar untuk Tangani Banjir Antang

MAKASSAR, BKM–Banjir menjadi salah satu persoalan besar yang dihadapi Pemerintah Kota Makassar saat ini.Hampir setiap tahun, di musim hujan, sejumlah wilayah rawan menjadi langganan banjir.

Persoalan ini menjadi atensi khusus Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Orang nomor satu Makassar itu menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan-Jeneberang serta tim dari Unhas untuk mengatasi persoalan tersebut.
Appi, sapaan akrab Munafri Arifuddin menyampaikan, Pemerintah Kota Makassar berkolaborasi dengan semua pihak untuk terus mencari solusi dalam penanganan banjir.

Pertemuan pun digelar untuk membahas penanganannya. Seperti yang dilakukan Senin (19/5), di mana Appi duduk bersama Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Suryadarma Hasyim untuk mencari strategi meminimalkan persoalan banjir di Makassar.
Politisi Golkar itu mengatakan, hasil kajian sementara menunjukkan perlunya langkah strategis, termasuk kemungkinan pembangunan kolam retensi baru di pemukiman warga yang rawan banjir.

Seperti di kawasan Blok 10, Antang Kecamatan Manggala, serta di BTN Kodam 3, Kecamatan Biringkanaya.
“Kita sudah minta bantuan tim Unhas untuk menganalisis solusi pola banjir. Hasilnya kami padukan dengan data dari BBWS agar dapat menemukan solusi yang tepat dan sesuai kewenangan masing-masing,” kata Appi di Kantor Wali Kota Makassar.

Dia pun berharap melalui kolaborasi yang dilakukan, penanganan banjir bisa direncanakan secara bertahap dalam lima tahun ke depan dengan melibatkan semua pihak terkait.
Lebih jauh dikatakan, untuk menangani banjir di lokasi rawan banjir di Blok 10 Antang, ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan.
Diantaranya, pembangunan drainase yang akan mengalirkan genangan banjir dari Blok 10 Antang.

Opsi lain adalah pembangunan kolam retensi. Namun ada kendala yang dihadapi jika akan membangun kolam retensi karena banyak rumah yang harus direlokasi.
“Opsi ini menghadapi tantangan besar karena banyak rumah-rumah yang yang harus direlokasi,” tambahnya.
Selain itu, biaya konstruksi untuk pembangunan kolam retensi diperkirakan mencapai Rp400 miliar.
“Sebagai alternatif lain, pemkot juga mengkaji opsi relokasi sekitar 400 rumah yang saat ini berada di zona genangan,” tambahnya.
Dengan estimasi biaya relokasi mencapai sekitar Rp1 miliar per rumah, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp400 miliar.

Opsi ini dinilai memberikan manfaat jangka panjang berupa ruang terbuka yang berfungsi sebagai kolam retensi baru, sekaligus solusi banjir yang lebih permanen. Kalau ini tidak segera ditangani, maka wilayah ini akan terus terendam setiap tahun.
“Kita ingin membahas ini bersama-sama, mana yang bisa lebih dahulu dikerjakan, mana yang perlu disusun dalam rencana jangka menengah,” jelasnya. (rhm)