11 hours ago
4
Saat Rapat Paripurna DPRD Makassar
Kamis 8 Mei 2025 07:00 am oleh ronalyw
MAKASSAR, BKM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar saat rapat paripurna masa sidang ketiga tahun 2024–2025 menyoroti kerusakan infrastruktur, persoalan layanan kesehatan, serta banjir di Kota Makassar.
Ketua DPRD Makassar, Supratman, menyampaikan bahwa sejumlah persoalan krusial mengemuka dalam rapat, berdasarkan hasil reses anggota dewan. Tiga isu utama yang menjadi sorotan adalah kerusakan infrastruktur, persoalan layanan kesehatan, serta banjir yang melanda beberapa wilayah kota.
”Setelah masa Paskah dan musim hujan, banyak infrastruktur terutama jalan di kawasan permukiman mengalami kerusakan. Ini perlu segera menjadi perhatian pemerintah kota,” ungkapnya, Selasa (6/5).
Tak hanya soal infrastruktur, Legislator Fraksi NasDem Makassar juga menyoroti persoalan layanan kesehatan, terutama iuran BPJS yang dirasa memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menekankan pentingnya pendataan ulang penerima bantuan seperti PKH dan subsidi BPJS agar penyalurannya tepat sasaran.
”Kita harus pastikan bantuan kesehatan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan, agar tidak ada yang terabaikan,” tegasnya.
Masalah banjir juga menjadi topik serius dalam rapat. Tiga kecamatan yang paling terdampak yakni Biringkanaya, Tamalanrea, dan Manggala. Supratman menyebutkan bahwa salah satu solusi jangka panjang yang diusulkan oleh konstituen di daerah pemilihan (Dapil) 3 dan 4 adalah pembangunan waduk untuk menampung aliran air, khususnya dari kawasan Gowa.
”Elevasi di beberapa wilayah yang lebih tinggi memang menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Karena itu, dibutuhkan studi teknis dan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah kota serta pengajuan dukungan ke kementerian terkait,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sekretaris Kota Makassar, Nielma Palamba, mengapresiasi masukan dari DPRD dan menyatakan bahwa pemerintah kota sudah mulai menyusun langkah-langkah teknis untuk menangani persoalan infrastruktur dan banjir.
”Kami menerima baik masukan dari dewan dan masyarakat. Saat ini Dinas PU bersama instansi terkait tengah melakukan pemetaan wilayah rawan banjir dan kerusakan jalan, serta menyusun skema pembiayaan yang realistis,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat akan terus diperkuat, terutama untuk proyek strategis seperti pembangunan waduk dan perbaikan saluran drainase utama.
”Kita akan pastikan agar perencanaan ini berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, agar hasilnya lebih tepat guna dan berkelanjutan, ” katanya.
Selain membahas isu-isu tersebut, DPRD Makassar juga mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota dan meninjau kinerja tahun berjalan, sebagai bagian dari agenda rutin tahunan dewan.(ita)
