19 hours ago
10
Saat Sidak di RS Ujung Pandang Baru dan Daya
Jumat 2 Mei 2025 07:00 am oleh ronalyw
int SIDAK--Komisi D DPRD Makassar menemukan masalah anggaran dan fasilitas di dua rumah sakit milik Pemkot Makassar yakni RS Ujung Pandang Baru di Kecamatan Tallo dan RS Daya Makassar.Tampak RSDU Daya.
MAKASSAR, BKM — Gedung megah tak selalu berarti pelayanan maksimal. Itulah yang terkuak saat Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke dua rumah sakit milik Pemkot Makassar yakni RS Ujung Pandang Baru di Kecamatan Tallo dan RS Daya Makassar.
Dipimpin langsung Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, rombongan legislator ingin melihat dari dekat progres pembangunan dan kondisi pelayanan di dua rumah sakit tersebut. Hasilnya? Banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
”Kami temukan sejumlah kendala, terutama terkait anggaran yang digelontorkan Pemkot tapi belum terealisasi dengan maksimal. Ini berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan RS Jumpandang Baru,” ungkapnya, Rabu (30/4).
Rumah sakit yang dirancang memiliki delapan lantai ini, kata legislator dua periode ini, baru berfokus pada lantai satu dan dua. Namun, dengan alokasi anggaran Rp10 milliar per tahun yang dirapatkan dalam Badan Anggaran 2024, target operasional masih jauh dari kata cukup.
”Kalau seperti ini, dua lantai pun belum tentu selesai. Kita ingin lantai satu dan dua segera difungsikan agar masyarakat bisa menikmati layanan kesehatan,” jelasnya.
Selain itu, Legislator Fraksi NasDem Makassar ini berencana memanggil inspektorat dan dinas kesehatan guna membedah kembali rencana pembangunan RS Jumpandang Baru. Tujuannya jelas mempercepat realisasi, memperjelas perencanaan, dan menghindari tumpang tindih anggaran dengan Kementerian Kesehatan.
”Kalau perlu, anggarannya kita tambah di 2025. Jangan sampai bangunan berdiri megah tapi fungsinya nol,”ucapnya.
Sementara itu, di RS Daya Makassar, Komisi D mendapati situasi yang berbeda namun tak kalah memprihatinkan. Sekretaris Komisi D, Fahrizal Arrahman, mengungkapkan bahwa meski fasilitas di sana cukup memadai, minimnya perawatan membuat kondisi fisik rumah sakit memprihatinkan.
”Plafon bocor, dinding berlumut, dan suasana ruang rawat yang kurang nyaman. Pasien seharusnya merasa aman dan tenang, bukan sebaliknya,” katanya.
Menurutnya, kendala ini berasal dari minimnya anggaran perawatan. Komisi D pun akan segera memanggil manajemen RS Daya, khususnya bagian sarana dan prasarana, untuk membahas secara detail berapa sebenarnya kebutuhan riil anggaran perawatan.
”Tak hanya soal gedung. RS Daya juga masih kekurangan sejumlah alat medis penting. Ini harus jadi perhatian serius,” ujarnya.
Anggota Komisi D lainnya, Muchlis Misbach menegaskan pentingnya keseriusan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran perawatan rumah sakit. “Kalau fasilitas tidak dirawat, jangan harap pelayanan ke masyarakat bisa optimal. Rumah sakit ini milik pemerintah, harus jadi contoh baik dalam hal pelayanan,” tegasnya.(ita)
