Kerjasama Media Minta Dihentikan

SINJAI, BKM — Ketua DPRD Sinjai, A Jusman dari Partai Nasdem melontarkan penyataan kontroversial dalam rapat kerja bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sinjai. Selasa (6/5).

Informasi yang berhasil diliput BKM menyebutkan A Jusman meminta Kepala Dinas Kominfo untuk menghentikan kerjasama dengan media yang dianggap tidak memberikan pemberitaan yang menguntungkan pihak DPRD.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam rapat yang berlangsung panas tersebut, A. Jusman melontarkan ancaman dengan nada tinggi kepada Kadis Kominfo, “Yang pro ke kita saja kalau tidak, cabut saja. Biar kita baku lawan, tidak apa-apa,”cetusnya.
Pernyataan yang bernada intimidasi ini sontak memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Sulsel, Sulkifli Tahir mengecam keras sikap Ketua DPRD tersebut sebagai bentuk arogansi kekuasaan dan berupaya memberangus kebebasan pers. Dia menegaskan tindakan demikian tidak menghargai fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi yang dilindungi oleh UU Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999.

“Sebagai pejabat publik, seorang Ketua DPRD seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan menghormati peran media sebagai penyalur informasi dan pengawas jalannya pemerintahan. Pernyataan yang bernada ancaman dan diskriminatif terhadap media yang kritis sangat tidak pantas dan dapat menciderai citra lembaga DPRD serta pemerintah daerah,” ujar Sulkifli dengan nada geram.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sinjai Dr. Mansyur membenarkan adanya permintaan tersebut. Dia menirukan ucapan Ketua DPRD Sinjai dalam rapat, “Tolong ditinjau itu P Kadis media-media yang kerjasama dengan Infokom, istilahnya tidak bisa kerjasama dengan baik. Memang iya bilangki saya tidak segan-segan mencoret anggaran media kalau tidak bisa kendalikan media,”ungkap Kadis Kominfo Mansyur saat ditemui di kantornya

Sementara A Jusman yang ditemui di sebuah cafe membantah telah mengeluarkan pernyataan bernada ancaman. Dia memberikan klarifikasi bahwa maksud pernyataan lebih baik tidak ada kontrak dengan media sama sekali jika hanya memberitakan hal-hal tertentu saja.

“Tidak seperti itu, saya sampaikan mending sekali tidak ada media yang kita kontrak kalau hanya hanya berita tertentu yang dimediakan. Kemarin kan ada anggaran media DPRD tapi hanya iklan, terus terang kemarin itu kami kecolongan, saya kira anggaran media ini masih ada di DPRD, makanya saya tanya P Sekwan berapa tahun ini anggaran media, P Sekwan bilang tidak ada, yang ada hanya iklan, saya sampaikan tadi kadis infokom bahwa tidak ada kami setujui anggaran media di infokom kalau tidak ada anggaran media di DPRD,” kilahnya.
Kendati demikian, bantahan A Jusman dinilai tidak serta merta meredam kegelisahan dan kekecewaan di kalangan jurnalis dan pegiat kebebasan pers. Pernyataan awal yang terungkap dalam rapat dinilai telah mencoreng citra DPRD Sinjai dan mengancam independensi media di Sinjai. (din/C)