19 hours ago
6
Sabtu 3 Mei 2025 07:00 am oleh ronalyw
int Ismail
MAKASSAR, BKM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mendesak evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Perusahaan Daerah (Perusda), khususnya PD Pasar dan merekomendasikan pergantian seluruh kepala pasar yang dinilai tidak lagi efektif.
Ketua Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Makassar, Ismail, menegaskan bahwa evaluasi ini penting untuk efisiensi dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Ia mengungkapkan bahwa jumlah pegawai yang terlalu besar justru membebani keuangan perusahaan.
”Berdasarkan data terakhir, jumlah pegawai sempat menyentuh angka 650, namun setelah evaluasi Desember lalu, turun menjadi sekitar 500-an. Idealnya, pengurangan ini harus lebih signifikan agar PAD ke Pemkot bisa optimal,” ungkapnya, Jumat (2/5).
Menurut legislator Fraksi Golkar Makassar ini, jika pemasukan pasar rendah namun pengeluaran tinggi, maka perlu langkah tegas. “Untuk apa dipertahankan? Komisi B sudah keluarkan rekomendasi, dan itu harus dilaksanakan dengan baik,” katanya.
Ismail juga secara tegas memerintahkan pergantian seluruh kepala pasar. “Saya minta seluruh kepala pasar diganti. Terutama yang sudah pensiun, jangan lagi diberi gaji dari APBD. Kita butuh regenerasi, pembaruan sistem kerja,” tegasnya.
Dalam hal modernisasi sistem pembayaran, Komisi B mendukung penuh digitalisasi melalui sistem cashless dan QRIS bekerja sama dengan perbankan lokal. “Pak Wali Kota sudah mendukung hal ini, dan Bank juga telah siap memfasilitasi. Kita ingin menutup potensi kebocoran keuangan,” tambahnya.
Ismail juga menyampaikan keyakinannya terhadap kemampuan Pelaksana Tugas (PLT) Dirut PD Pasar saat ini. Ia bahkan menyatakan dukungan agar PLT tersebut diangkat menjadi Dirut definitif, asalkan mampu merealisasikan rekomendasi dan membawa perubahan nyata.
Sebagai tindak lanjut, Komisi B akan melakukan monitoring secara berkala mulai triwulan kedua tahun ini. Mereka berkomitmen terus memberikan arahan demi perbaikan manajemen PD Pasar ke depan.
”Yang terpenting, semua pihak bekerja dengan dasar yang jelas dan mengacu pada aturan. Kita ingin perubahan yang nyata, bukan hanya wacana,” ucapnya.
Anggota Komisi B DPRD Makassar, Hartono, turut menyuarakan dukungannya terhadap evaluasi total ini. Ia menilai sudah saatnya PD Pasar dikelola secara lebih profesional dan adaptif terhadap tantangan zaman, terutama dalam aspek manajerial dan tata kelola keuangan.
”Banyak pasar yang seharusnya bisa berkembang pesat, tapi justru stagnan karena manajemen yang lemah dan pola kerja yang tidak produktif. Kita butuh orang-orang baru yang punya visi dan kemampuan eksekusi yang kuat,” jelasnya.
Politisi Partai PKS ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PD Pasar. Ia meminta agar proses evaluasi tidak hanya formalitas, tapi benar-benar menghasilkan perubahan konkret yang bisa dirasakan pedagang dan masyarakat.
”Kita akan awasi betul pelaksanaan rekomendasi ini. Kalau tidak dijalankan, maka Komisi B tidak akan segan-segan mengajukan tindakan lanjutan. Kami ingin memastikan bahwa kepercayaan publik terhadap pasar sebagai pusat ekonomi rakyat bisa dipulihkan,” tuturnya. (ita)
