Menko PMK RI Minta Waspada Bencana

MALILI, BKM — Menko PMK RI Pratikno menghadiri penyerahan dukungan operasional penanganan tanggap bencana bagi daerah berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologi basah di Kabupaten Luwu Timur baru-baru ini.
Menurut Praktiko hal ini perlu diantisipasi. Karena selain curah hujan yang tinggi, dampak dari hujan ekstrem ini bisa berupa tanah longsor, banjir, dan ombak tinggi yang harus diwaspadai.

Di hadapan 24 kepala daerah, Pratikno memerintahkan agar ada persiapan menghadapi tingginya curah hujan, agar dampak bencana bisa diminimalkan.
“Rakor bersama jajaran Forkopimda dan para Bupati serta Wali Kota mempersiapkan segala kemungkinan dampak bencana. Infrastruktur fisik, aparat dan masyarakat harus siaga termasuk dukungan logistik untuk kemungkinan korban bencana, seperti pengungsian,” jelas Pratikno.

Dia juga menambahkan pemerintah pusat, melalui BMKG telah memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana.
Pada kesempatan itu Pemkab Luwu Timur menerima dana dukungan pperasional penanganan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah sebesar Rp 539 juta lebih dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penyerahan dilakukan secara simbolis dan diterima Bupati Luwu Timur, H. Budiman disela-sela Rakor Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024 Wilayah Sulawesi Selatan.

Dana yang diterima terdiri dari Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp. 150 Juta dan Bantuan Logistik dan Peralatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi sebesar Rp. 389.026.000, yang isinya ratusan paket kebutuhan masyarakat terdampak banjir. Seperti 100 paket sembako, 50 paket makanan siap saji, 50 paket hygine kit, 100 paket selimut, 100 lembar matras, dua set tenda pengungsi, 10 unit tenda keluarga ukuran 4×4 dan satu unit pompa Alkon.
H Budiman berterimakasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan dari BNPB pusat.

“Terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada Kabupaten Luwu Timur, bantuan DSP dan bantuan logistik serta peralatan ini bakal digunakan untuk keperluan penanganan bencana salah satunya pemenuhan logistik yang dibutuhkan para korban bencana,” ucap Bupati yang didampingi Kalaksa BPBD Luwu Timur, dr. H. April.
Hidrometereologi basah sendiri meliputi banjir, angin puting beliung dan tanah longsor.

Sementara Pj Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan, dilaksanakannya Rakor dalam rangka membahas langkah strategis untuk mengantisipasi dan menangani potensi bencana yang meningkat akibat fenomena hidrometeorologi, utamanya pada musim penghujan.
Dia menegaskan pentingnya sinergitas dan komitmen semua pihak dalam mengantisipasi dan menangani potensi bencana, dengan harapan agar dampak hidrometeorologi dapat diminimalkan demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

“Kami akan bergerak cepat dengan melibatkan semua OPD terkait untuk menangani dampak bencana dan meminimalkan kerugian masyarakat,” tegasnya.
Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, menjelaskan pihaknya bersama Menko PMK melaksanakan rapat koordinasi dengan provinsi-provinsi yang berdasarkan analisa BMKG berpotensi mengalami bencana lebih besar. Suharyanto mengungkapkan, rakor ini dilakukan secara maraton, dimulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, dan kini di Sulawesi Selatan.
Dia menambahkan, meskipun sudah ada bencana di 16 kabupaten/kota di Sulsel, kesigapan pemerintah daerah telah membuat dampaknya dapat diminimalisir.

“Rakor diadakan untuk memastikan kita tidak menghadapi bencana serupa di 2025. Kami berkoordinasi untuk menyatukan langkah-langkah antisipasi. Bila terjadi cuaca ekstrem, kita akan segera melaksanakan intervensi,” katanya. BNPB menyerahkan bantuan hampir Rp 15 miliar dalam bentuk barang dan anggaran operasional untuk memitigasi bencana. (rls)