Pemerintah Diminta Hadir Lindungi Pengemudi Truk

MAKASSAR, BKM–Politisi Partai Demokrat Sulsel selaku pemerhati kebijakan publik Andi Januar Jaury Dharwis menyampaikan keprihatinannya atas situasi para sopir truk yang tidak difasilitasi secara layak di wilayah perkotaan maupun jalan lintas kabupaten/kota. “Mereka bayar pajak kendaraan, retribusi jalan, uji KIR, dan pungutan lainnya secara taat. Tapi tak satu pun rest area disediakan untuk mereka beristirahat. Bahkan di perkotaan tidak ada zona transit atau hub yang memungkinkan truk parkir layak sambil menunggu bongkar muat. Ini jelas ketimpangan struktural dalam kebijakan transportasi,”ujar Andi Januar, Jumat (16/5)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diminta tidak lagi menutup mata terhadap kondisi para pengemudi dan pemilik jasa transportasi truk yang selama ini beroperasi dalam tekanan sistem logistik yang timpang. Meski merupakan bagian penting dalam rantai distribusi ekonomi, mereka merasa termarjinalkan dari perhatian pemerintah, khususnya dalam hal keamanan, keselamatan, dan kenyamanan berkendara.

Dalam operasional di lapangan, para sopir truk dituntut untuk menempuh perjalanan jauh antarwilayah dengan batas waktu tertentu. Padahal, sesuai rekomendasi keselamatan jalan dari berbagai badan transportasi dunia, durasi aman berkendara sopir truk maksimal delapan jam per hari dengan istirahat setiap empat jam sekali.
Namun, karena tidak adanya rest area atau zona aman untuk berhenti, para pengemudi terpaksa terus mengemudi hingga menemukan tempat seadanya yang sering kali justru membahayakan pengguna jalan lain.

“Kalau mereka berhenti di pinggir jalan, dikejar petugas. Tapi kalau terus mengemudi tanpa istirahat, mereka membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan. Ini pilihan yang tidak manusiawi. Pemerintah harus sadar, ini soal nyawa,”tambah Andi Januar.
Selain aspek keselamatan, para pengemudi juga menghadapi risiko keamanan. Premanisme, pembegalan, dan pungli masih marak di sejumlah titik jalur distribusi barang. Minimnya kehadiran aparat dan lemahnya koordinasi antardaerah membuat truk dan sopirnya menjadi sasaran empuk kejahatan jalanan.
Di kawasan perkotaan seperti Makassar dan sekitarnya, ketiadaan zona bongkar muat dan terminal truk memperparah kekacauan lalu lintas. Truk besar yang menunggu giliran sering kali diparkir sembarangan, bukan karena niat melanggar, tapi karena tidak ada solusi struktural yang disiapkan pemerintah.
“Kita tidak bisa terus menyalahkan sopir. Pemerintah provinsi harus mulai membangun sistem logistik perkotaan yang adil. Minimal sediakan titik-titik parkir resmi, transit hub, serta rest area lintas kabupaten. Ini bukan soal memanjakan, tapi soal keadilan dan keselamatan,”tegas Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel ini.

Sebagai penopang utama distribusi barang dan komoditas di Sulawesi Selatan, sektor transportasi truk seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam perencanaan infrastruktur, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana tata ruang.
Andi Januar yang pernah tercatat sebagai Ketua Komisi C DPRD Sulsel ini menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya melihat sopir truk sebagai objek retribusi, tetapi harus hadir sebagai pelindung dan mitra pembangunan.

“Tanpa truk, ekonomi tidak bergerak. Tanpa perhatian, nyawa mereka terus dipertaruhkan. Mari kita tata ulang sistem logistik kita dengan lebih adil dan manusiawi,”pungkasnya.
Terkait penertiban, Bupati Gowa, Husniah Talenrang melihat langsung aksi 20 sopir truk yang mengangkut muatan over kapasitas hingga berusaha kabur dari petugas.
Husniah memastikan akan menahan truk tersebut selama sebulan dan menjatuhkan denda Rp 5 juta karena telah melanggar peraturan daerah (Perda).
“Marah lah, karena sudah kelewatan, keterlaluan, sudah sangat membahayakan, mengkhawatirkan bagi kita semua. Apalagi yang berusaha untuk lari dan merasa bahwa mereka tidak tahu,” ujar Husniah.
Husniah menjelaskan, penindakan dilakukan terhadap 20 mobil truk yang terjaring. Tindakan ini merupakan bentuk komitmen untuk menjaga keselamatan warga dan kualitas jalan di Gowa. (rif)