Rp.2,6 M Mobil Wali Kota-Wawali Parepare

PAREPARE, BKM — Pemkot Parepare membeli kendaraan dinas (randis) baru senilai Rp 2,6 miliar. Mobil dinas itu untuk dipakai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare.

“Iya, ada pengadaan mobil dinas wali kota dan wakil wali kota Parepare untuk tahun anggaran (TA) 2025,” ujar Kabag Umum Sekkot Parepare Burhanuddin kepada wartawan, Senin (10/3).

Burhanuddin menjelaskan kisaran harga mobil randis untuk wali kota sebesar Rp 1,8 miliar. Sementara untuk randis wakil wali kota Parepare sebesar Rp 800 juta.

“DP satu 1 unit randis Wali Kota Parepare) Rp 1,8 miliar untuk jenis mobilnya Toyota Alphard hybrid. Sementara untuk DP dua randis wakil wali kota jenis Mitsubishi Pajero dengan harga Rp 800 juta. Kisaran begitu,” jelasnya.
Asisten III Bidang Administrasi Umum, Eko Wahyu Aryadi menjelaskan pengadaan randis baru untuk wali kota dan wakil wali kota Parepare tersebut karena alasan umur kendaraan yang sudah lebih 5 tahun. Sehingga menurutnya dibutuhkan kendaraan baru yang lebih layak pakai.

“Mobil dinas yang lama (randis wali kota Parepare) itu sudah di atas 5 tahun kalau tidak salah. Kan memang ada ketentuan terkait (pemakaian) mobil dinas ini,” bebernya.
Pihaknya mengaku telah melaporkan kondisi mobil randis ke Wali Kota Parepare Tasming Hamid. Ketika ditanya Tasming menyetujui pengadaan randis baru.
“Beliau (Tasming) sampaikan oke lah kalau tidak ada kendaraan. Nanti bagaimana kalau tidak ada (makanya membeli randis baru),” jelasnya.

Eko mengatakan randis lama wali kota nantinya akan dibawa ke Jakarta. Mobil tersebut disiapkan menjadi kendaraan operasional Wali Kota Parepare saat berdinas di Jakarta.
“Kendaraan dinas yang lama tetap dipakai, dibawa ke Jakarta. Jadi kalau ada urusan kedinasan Pak Wali atau Pak Wakil Wali Kota memakai kendaraan tersebut,” terangnya.
“Mobil dinas untuk wakil wali kota yang lama sudah dilelang. Makanya pengadaan karena tidak ada mobil operasional tersedia,” lanjutnya.

Eko mengakui kepala daerah bisa mengambil kebijakan untuk membeli kendaraan yang lebih murah. Sebab yang ditentukan dari Kemendagri hanya kapasitasnya, bukan jenis kendaraan.
“Yang ditentukan CC kendaraan, bukan merek. Tapi bergantung ke pimpinan dia bisa pilihan (memilih kendaraan dengan CC rendah),” imbuhnya. (mup/C)