Kamis 2 Januari 2025 07:00 am oleh ronalyw
int Syahruddin
MAKASSAR, BKM– Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB) Kota Makassar menargetkan akseptor baru KB hingga 2024 mencapai 22 ribu.
Angka itu berhasil dicapai bahkan melampaui target yang diharapkan.
Plt Kepala Dinas Dalduk KB Kota Makassar Syahruddin mengatakan akseptor KB baru di Kota Makassar mencapai 23 ribu lebih.
“Angka ini melebihi dari target Dalduk KB pada 2024 sebanyak 22 ribu. Pencapaiannya menyentuh 114 persen,” ungkap Syahruddin.
Sementara untuk pengguna KB aktif mencapai 68,50 persen atau 108.801 dari 158.831 pasangan usia subur.
Jika dinalogikan, dari 100 pasangan usia subur sudah ada 68 orang yang berKB.
“Jadi peserta KB paling tinggi 70 orang dari 100 orang, Karena ada 30 persen yang tidak bisa diKB kan, misalnya pengantin baru, yang masih punya anak 1, dan menjelang monopouse,” ucapnya, Selasa (31/12).
Allu-sapaan karibnya memaparkan, penggunaan metode kontrasepsi jangka penjang (MKJP) mendukung turunnya angka kelahiran anak.
Misalnya KB implan, intra uterine device (IUD), dan metode operasi wanita (MOW).
Sejauh ini, sudah ada 31 persen akseptor yang menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang.
Tingginya jumlah akseptor di Makassar berjalan beriringan dengan rendahnya angka kelahiran.
Kota Makassar menjadi daerah paling rendah angka kelahirannya dari 24 kabupaten kota di Sulsel yakni 2,01 persen.
“Itu artinya rata-rata anak yang dilahirkan pada pasangan usia subur ada yang 3, 2, 1 anak. Kita patok terendah minimal 2 persen. Kalau 2 persen sudah masuk dalam tumbuh seimbang,” paparnya.
Sementara itu, Kapala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Muhammad Ramli mmenyampaikan, tingginya kesadaran masyarakat untuk menggunakan KB juga sangat baik. Bahkan banyak usia subur yang langsung menggunakan KB pasca persalinan.
Selain itu, Dalduk KB juga telah bekerjasama dengan semua layanan kesehatan termasuk klinik persalinan yang ada di Makassar.
Tujuannya agar para ibu pasca persalinan bisa langsung memakai alat kontrasepsi sebelum kembali ke rumahnya.
“Kalaupun saat itu tidak memungkinkan, bisa satu minggu atau satu bulan setelah persalinan supaya ada jeda untuk hamil,” jelasnya.
“Ini cukup berhasil karena kita lakukan konseing kepada seluruh masyarakat dan layanan kesehatan, kita kerjasama dengan semua faskes baik bidan mandiri, klinik swasta, dan pemerintah,” tutupnya. (rhm)