Dewan Dorong Perbaikan TPI Paotere

MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar berulang kali mengusulkan anggaran Rp100 juta untuk pemeliharaan kebersihan dan keamanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere, Jalan Sabutung. Kondisi TPI yang memprihatinkan menjadi sorotan utama masyarakat dan berharap adanya perhatian serius dari pemerintah.

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, membenarkan, jika ada sejumlah laporan warga yang menyoroti berbagai permasalahan di TPI Paotere, salah satunya terkait infrastruktur.
Beberapa kali keluhan ini masuk di DPRD Makassar yang melaporkan atap gedung TPI sudah bocor sejak satu tahun terakhir. “Saat hujan, pedagang kehujanan, dan kalau panas kami kepanasan,”bebernya.
Bukan hanya itu, legislator Partai Demokrat Makassar ini juga menegaskan, permasalahan sampah juga menjadi sorotan warga karena pengelolaannya dinilai tidak rutin, sehingga sering menimbulkan bau tidak sedap. Apalagi, persoalan parkir di TPI Paotere tidak ditata lebih baik untuk mengatasi kemacetan, terutama di jalan masuk.

“Ini saya sampaikan ke pak sekkot untuk lihat tempat TPI kita. Belum lagi kalau parkirannya. Macetnya parah karena motor parkir sampai dua baris, ke depannya harus ada penataan yang rapi,” ujarnya.
Untuk itu, Ketua Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar, menegaskan, pentingnya perbaikan TPI Paotere yang memiliki kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar, dengan capaian lebih dari Rp1 miliar per tahun. Bahkan, angka tersebut melebihi PAD yang dihasilkan oleh beberapa Perumda di Makassar.”PAD dari TPI ini jauh lebih besar dibandingkan Perumda Terminal,”katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Makassar, Jufri Pabe juga menilai, persoalan legalitas menjadi kendala utama dalam pengelolaan TPI Paotere. Sejak masa Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Ikbal Suhaib, legalitas pengelolaan TPI ditarik dari Pemkot Makassar dan dialihkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahkan kata legislator Fraksi NasDem Makassar ini, pengelolaan di tingkat provinsi belum optimal. Oleh karena itu, ia mendorong adanya rapat kerja antara Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel untuk merumuskan skema pembagian keuntungan (sharing profit) yang adil.
“Misalnya, pembagiannya bisa 70 persen untuk provinsi dan 30 persen untuk kota. Makassar ini dikenal sebagai produsen ikan berkualitas yang mendunia. Jika dikelola dengan baik, TPI Paotere bisa menjadi daya tarik seperti Pasar Muara Baru di Jakarta,” terangnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pengelolaan sampah di TPI Paotere yang dinilai tidak efektif. Berdasarkan informasi dari pihak kelurahan, pengelolaan sampah berada di bawah UPTD TPI Paotere yang memiliki keterbatasan armada. Padahal, menurutnya, pengelolaan sampah seharusnya ditangani oleh pihak kecamatan yang memiliki sumber daya lebih lengkap.

Oleh karena itu, ia mengaku perlu dilakukan investigasi terkait usulan anggaran Rp100 juta yang diajukan untuk kebersihan dan keamanan TPI Paotere pada tahun 2023 lalu.
“Saya akan cek apakah anggaran ini masuk dalam RKPD atau tidak. Jika memang ada, kita harus cari dan pertanggung jawabkan penggunaannya. Namun, jika belum dianggarkan, kita akan usulkan kembali,” tegasnya.
Dengan kontribusi besar terhadap PAD, DPRD menilai TPI Paotere sangat layak mendapatkan perhatian dan bantuan lebih serius dari pemerintah untuk meningkatkan fasilitas serta pengelolaan agar lebih optimal. (ita)