Legislator Terima Aduan Iuran ke Siswa Hingga Air Bersih

MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menyoroti pungutan yang memberatkan orang tua siswa, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit. Bahkan, beberapa siswa disebut tidak dapat mengambil ijazah mereka karena tidak mampu melunasi iuran yang diminta sekolah.

Hal ini disampaikan, anggota DPRD Kota Makassar, Andi Tenri Uji Idris, yang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk segera menindaklanjuti adanya sejumlah sekolah yang masih memberlakukan pungutan kepada orang tua siswa, salah satunya berupa iuran untuk pembelian seragam sekolah.

“Itu yang mungkin beragam orang tua sehingga tidak bisa mengambil ijasah anaknya dan masih ada seragam yang berbayar,” ungkapnya, Rabu (18/12).
Legislator Fraksi PDIP Makassar ini menambahkan, akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait masih adanya sekolah yang memberlakukan pungutan seperti iuran seragam.
“Seharusnya kita tidak membebankan iuran yang berat untuk orang tua sehingga bisa lebih mudah mengambil ijasahnya. Kita akan panggil khusus dinas pendidikan dan akan meminta menelusuri kenapa iuran tersebut ada,” tegasnya.

int
Andi Tenri Uji Idris

Selain persoalan iuran sekolah, Andi Tenri juga menerima aspirasi mengenai kantor kelurahan yang belum memiliki gedung sendiri, seperti di Kampung Buyam dan Bonto Duri.
“Itu belum memiliki kantor sendiri jadi masyarakatnya itu kebingungan karena pelayanannya pindah pindah. Ini juga menjadi perhatian kita ke pemerintah kota agar segera direalisasikan sehingga pelayanan bisa maksimal,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Makassar, Zulhajar juga menyoroti permasalahan akses air bersih PDAM di wilayah kota Makassar. Ia menyebutkan bahwa masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih dan telah mengajukan pengadaan air PDAM selama puluhan tahun namun hingga kini belum terealisasi.
“Karena mungkin ada beberapa titik dan wilayah pinggiran dan paling ujung sangat kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah kota. Beberapa masyarakat belum bisa menikmati air PDAM, termasuk kantor Lurah masih numpang air bersih,” jelasnya.

Untuk itu, ia berharap pemerintah menindaklanjuti dan akan ia mengawal seluruh aspirasi ini dan berharap dianggaran tahun 2025 bisa direalisasikan oleh pemerintah kota Makassar. (ita)