Pelayanan Publik Jangan Terganggu

MAKASSAR, BKM — Hubungan antara Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto dan Penjabat Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar Irwan Rusfiady Adnan diindikasikan kurang harmonis. Dalam beberapa kesempatan, orang nomor satu Makassar itu mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap kinerja Irwan.
Danny menilai jika Irwan tidak cepat tanggap. Mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar tersebut dinilai masih menerapkan pola kerja zaman dulu. Akibatnya, banyak program kerja Pemkot Makassar yang terhambat.

“Masih pola kerja jaman dulu yang digunakan,” ungkap Danny saat ditemui di kediaman pribadinya, Jalan Amirullah, Selasa (17/12). Karena merasa tidak puas dengan kerja Irwan Adnan, Danny kemungkinan besar akan menggantinya dengan pejabat yang lain.
Kepada wartawan, Wali Kota Makassar dua periode mengatakan, besar kemungkinan dirinya akan mengganti Adnan, walaupun sesuai SK masa tugasnya sebagai Pj Sekkot baru berakhir 18 Januari mendatang.
Lelaki berlatar belakang arsitek itu menegaskan, tidak ingin berkerja sama dengan orang yang ambigu. Bahkan, dia memberi bocoran jika penggantian Irwan akan dilakukan Desember ini.

Sejak awal pengangkatan Irwan sebagai Pj Sekkot, Danny Pomanto memang tidak memberikan restu. Pengangkatan Irwan dilakukan saat Danny ijzn cuti kampanye karena ikut bertarung di kontestasi pilwali.
Irwan menjadi Pj Sekkot berdasarkan usulan dari Pejabat Sementara (Pjs) Wali Makassar Andi Arwin Azis. Ketika masa tugas Firman Hamid Pagarra sebagai Pj Sekkot berakhir, Arwin mengusulkan tiga nama sebagai calon pengganti.

Masing-masing Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Andi Muhammad Yasir, Staf Ahli Bidang Perekonomian Irwan Rusfiady Adnan, dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Muhammad Mario Said.
Atas persetujuan Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arief Fakhrulloh, terpilih Irwan Adnan sebagai Pj Sekkot menggantikan Firman Hamid Pagarra.
Selain mempersiapkan calon Pj Sekkot yang baru, Danny juga terus memantau izin atau persetujuan Kemendagri untuk melantik sekkot definitif. Ia sudah mengajukan nama calon sekkot defintif hasil lelang jabatan sebelum dirinya izin cuti kampanye beberapa bulan lalu. Namun sejauh ini izinnya belum keluar. Calon sekkot definitif yang diajukan Danny adalah Firman Hamid Pagarra.
“Kalau izin untuk melantik sekda defintif sudah disetujui Mendagri, langsungmi kita lantik. Jadi tidak perlu kita siapkan Pj Sekda yang baru. Ini masih berproses. Kita berharap izinnya sudah turun Desember ini,” tutur Danny.

Namun jika belum ada kepastian dalam waktu dekat, kemungkinan besar Danny akan melakukan proses penggantian Pj Sekkot.
Menyikapi ketidakharmonisan antara wali kota dan Pj Sekda Kota Makassar, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Sulsel Ismu Iskandar berharap persoalan itu tidak mengganggu pelayanan publik yang ada di Kota Makassar. “Wali Kota dan Sekda itu kan dua tokoh sentral di pemerintahan. Kalau keduanya tidak harmonis, bagaimana mau bersinergi dan berkoordinasi melaksanakan program. Terutama yang terkait layanan publik,” kata Ismu saat dihubungi BKM, Rabu (18/12).

Dia melanjutkan, baik wali kota maupun sekda bisa harus mengedepankan kepentingan masyarakat. Kalaupun ada perbedaan pandangan di antara keduanya, semestinya tidak berimbas, utamanya kepada pelayanan.
“Karena pasti banyak yang harus dikoordinasikan antara keduanya. Apalagi di akhir tahun anggaran seperti ini. Keduanya tentu harus mengedepankan kepentingan masyarakat. Dan saya yakin Pak Wali juga bisa mengambil putusan-putusan terbaik,” tandas Ismu. (rhm)