Pemkot Masih Butuh PPDB Sistem Zonasi

MAKASSAR, BKM–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menegah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk menghapus sistem zonasi pada PPDB saat ini. Rencana tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin Mustakin mengemukakan jika melihat karakteristik wilayah di ibu kota Provinsi Sulsel ini, sistem zonasi masih dibutuhkan.
Apalagi setelah diterapkan dalam beberapa tahun ajaran baru, tidak ada konflik yang terjadi dalam proses PPDB.

Muhyiddin mengatakan, hal itu telah disampaikan ke pemerintah pusat termasuk DPR RI Komisi X saat diundang sebagai pembicara dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Jakarta belum lama ini.
“Jadi saya sampaikan, sistem zonasi di Makassar masih dibutuhkan. Cuma memang regulasinya harus diperkuat. Karena kami rasakan sistem zonasi berjalan lancar tanpa ada riak yang berarti,” ungkap Muhyiddin saat dihubungi kemarin.

Dia mengatakan, keberhasilan jalur zonasi di Makassar karena diikuti hadirnya jalur solusi atau pemenuhan kuota.
Dimana peserta didik yang bersoal dan tidak lolos jalur zonasi, diminta melapor ke Disdik agar bisa dimasukkan ke sekolah dengan pendaftar yang kuotanya belum cukup.
“Hal itu dilakukan untuk memaksimalkan penerapan program prioritas Bapak Wali Kota Makassar yang tertuang dalam 18 revolusi pendidikan. Salah satunya, seluruh anak harus sekolah,” tegas Muhyiddin.
Dia melanjutkan, kehadiran sistem zonasi menghapus stigma sekolah unggulan dan sekolah favorit.

“Semua sekolah di Makassar berkualitas. Tidak ada klaster sekolah bahwa ini unggul, itu tidak. Semua sekolah unggul karena target capaiannya visi misi, sejalan dengan kurikulum,” ungkapnya.
Kami ingin menjadikan semua sekolah di Makassar sama tingkatannya,” tambah mantan Plt Kadis Sosial Makassar ini.
Di sejumlah negara dengan tingkat kualitas pendidikan yang baik, sistem zonasi diterapkan. Bahkan, di beberapa negara, tidak ada proses pendaftaran sekolah. Sesuai dapodik, anak-anak yang melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi akan terdaftar di sekolah yang dekat dengan domisilinya,” tutur Muhyiddin.

Kendati demikian, kata Muhyiddin pihaknya tetap akan mengacu pada kebijakan pusat terkait mekanisme PPDB tahun depan.
“Apapun yang diputuskan, akan kami laksanakan. Mungkin sekitar Februari 2025 mendatang, sudah ada informasi seperti apa PPDB akan dilaksanakan,” tandas Muhyiddin. (rhm)