Pemprov Akui Kandang Tertutup dan Bibit Ternak Telah Diserahkan ke Daerah

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Sulsel menindaklanjuti evaluasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel.

Langkah tersebut dilakukan merespon hasil rapat paripurna terkait penetapan Keputusan DPRD Sulsel tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel Akhir Tahun Anggaran 2024 baru-baru ini.
Terutamanya masukan dari Ketua Panitia Kerja (Panja) LKPJ DPRD Sulsel, Yeni Rahman terkait kegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Sulsel yang dinilai hanya menghasilkan laporan dokumen.

Ditegaskan jika Pemprov Sulsel terkhususnya Disnakkeswan Sulsel telah merealisasikan program nyata yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Kepala Disnakkeswan Sulsel, Nurlina Saking, menyampaikan bahwa satuan output kegiatan yang dilaporkan sebagai laporan merupakan bagian dari sistem klasifikasi dan kodefikasi perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan secara nasional.

“Yang dipertanyakan adalah mengapa satuan outputnya berupa laporan. Itu sesuai dengan kodefikasi dan nomenklatur pembangunan berdasarkan Kepmendagri,” ujarnya, Senin (19/5).
“Terkait laporan itu, terdapat tiga laporan yaitu dua unit pembangunan kandang tertutup. Penyediaan bibit ternak berupa, ayam ras petelur, ayam kampung, itik dan kambing yang telah diserahkan ke masyarakat di kabupaten/kota,” sambungnya.
Disampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari sub kegiatan pengembangan dan pelaksanaan sistem manajemen produksi benih atau bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi, dengan pagu anggaran sebesar Rp4,06 miliar dan realisasi Rp3,76 miliar.
Diketahui, indikator kinerja sub kegiatan tersebut berbentuk tiga laporan, yaitu pengembangan ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. Hal ini sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Nurlina menilai, laporan yang dimaksud mencerminkan aktivitas nyata berupa pembangunan dua unit kandang tertutup atau closed house, penyediaan ayam ras petelur sebanyak 3.125 ekor, ayam kampung 1.700 ekor, serta itik 10.500 ekor.
Terdapat pula penyediaan ternak kambing sebanyak 44 ekor. Seluruh hasil kegiatan ini telah diserahkan kepada kelompok penerima manfaat di berbagai kabupaten/kota di Sulsel pada Tahun 2023, dan pembayarannya menjadi bagian dari LKPJ 2024 sebagai kegiatan terutang.
“Yang dipertanyakan bahwa kegiatan itu hanya berupa laporan dokumen. Sebenarnya bukan, itu hanya kode satuan. Di dalamnya ada beberapa sub kegiatan pada belanja yang diserahkan kepada masyarakat,” paparnya.

Untuk kegiatan produksi semen beku, Nurlina turut memberikan klarifikasi bahwa kegiatan tersebut tidak sepenuhnya terealisasi karena adanya efisiensi anggaran.
Namun indikator kinerjanya tetap dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja dari dua UPT pelaksana, yakni UPT Pelayanan Inseminasi Buatan Produksi Semen dan UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dengan total realisasi Rp2,95 miliar dari pagu Rp4,61 miliar.

“Terkait dengan pembuatan produksi semen beku memang tidak semua terealisasi kegiatannya karena ada efisiensi kemarin,” imbuhnya.
Produksi semen beku untuk kebutuhan ketersediaan benih atau bibit berkualitas bagi peternak di Sulsel yang juga Program Kemandirian Benih Ternak Unggul di Sulsel.
Pemprov Sulsel terus berkomitmen untuk menyampaikan laporan secara akuntabel, sesuai ketentuan regulasi perencanaan dan penganggaran daerah, serta terus memastikan bahwa dampak dari setiap program benar-benar sampai kepada masyarakat.
Sebelumnya, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Selatan Jufri Rahman hadir langsung dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Jumat (16/5).

Agenda pada rapat paripurna tersebut terkait penetapan Keputusan DPRD Sulsel tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel Akhir Tahun Anggaran 2024.
Paripurna itu juga sekaligus menutup Masa Sidang II Tahun Sidang 2024/2025 dan membuka Masa Sidang III.(jun)