Anggaran Infrastuktur Pemprov Terancam Dipangkas

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi telah menganggarakan pembangunan infrastruktur melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) sebesar Rp200 miliar pada APBD TA 2025.

Namun alokasi anggaran proyek tersebut terancam tertahan alias terdampak pemangkasan anggaran. Pasalnya, kebijakan ini mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk dengan memangkas jatah infrastruktur sebesar 34,4 persen dari yang telah dicanangkan dalam APBN 2025.
Adapun, pemangkasan anggaran tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan dari Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Kami sebenarnya menunggu arahan lebih lanjut karena ada kebijakan pengurangan belanja. Jadi agak sulit juga mau sampaikan sekarang,” ucap Kabid Jalan Dinas BMBK Sulsel, Irawan Dermayasamin Ibrahim, Kamis (6/2).

Irawan mengatakan, proyek infrastruktur hingga saat ini belum ada yang jalan. Pihaknya diminta untuk ditahan sementara sambil menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat.
“Kalau yang lain ini fisik belum kami laksanakan karena menunggu petunjuk lebih lanjut, karena DAK kemarin kita disuruh tahan,” katanya.
“Belum lagi ada peraturan Presiden terbaru siapa tahu berpengaruh terhadap APBD, kami juga menunggu,” sambungnya.

Proyek dengan nilai anggaran yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu ini terdiri dari pembangunan jalan hingga jembatan. Kendati dirinya belum dapat pastikan karena ada peluang tidak dijalankan.
“Iya belum bisa pastikan (proyek fisik tahun ini) berjalan karena kan kemarin diminta penghematan anggaran termasuk infrastruktur. Anggaran nya kan Rp200 miliar lebih ini tahun ini di dinas kami ada (jalan hingga jembatan) cuman tidak bisa kami pastikan apakah jalan atau tertahan semua bisa saja,” ungkapnya.

Berbeda dengan anggaran pemeliharaan, Irawan menyampaikan bahwa khusus untuk jenis anggaran yang situasional seperti itu tidak dipangkas.
“Kecuali yang pemeliharaan rutin itu kami tetap laksanakan, penambalan, atau ada bencana longsor kita tangani,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel Salehuddin, mengaku sudah menerima salinan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tersebut. Hanya saja petunjuk teknis pelaksanaan belum diturunkan ke Pemprov Sulsel.

“Inpres 1 sudah ada tapi teknisnya belum ada. Intinya untuk daerah belum ada. Kita tunggu arahan. Kalau ada petunjuk teknis kita jalankan,” jelas Salehuddin.
Sebelumnya, Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry mengakui penghematan anggaran untuk sejumlah program prioritas. Pemangkasan pun terjadi ditingkat kementerian hingga pemerintah daerah.
“Pemangkasan anggaran ini kan bukan hanya di daerah tapi termasuk kemeneterian lembaga, saya yakin ini upaya pemerintah untuk melakukan efesiensi, semua kegiatan yang sifatnya seremonial memang dipangkas,” ucap Fadjry.

“Tujuannya ini agar semua program output-nya jelas, karenakan banyak program besar yang memang diprioritaskan seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan beberapa program prioritas yang lain,” tambahnya. (jun)