Tim Transisi Mulia Segera Harmonisasi APBD 2025

MAKASSAR, BKM–Dalam rangka menjamin kesinambungan pelayanan publik sekaligus merealisasikan visi dan misi pemerintahan pasangan wali kota dan wakil wali kota Makassar terpilih Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA), tim transisi segera menyusun langkah strategis untuk mengharmonisasikan Perda APBD 2025 dengan peluang implementasi program prioritas. “Penyesuaian ini juga mencakup langkah efisiensi anggaran sebagaimana diinstruksikan Presiden, sebagai respons terhadap pengurangan dana transfer daerah dari pemerintah pusat,”ujar politisi Partai Demokrat selaku tim transisi MULIA Andi Januar Jaury Dharwis, Kamis (13/2).

Andi Januar menjelaskan bahwa pendekatan sistematis telah dirancang agar pemerintahan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham dapat berjalan efektif, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di tengah tantangan fiskal.

Berikut sistematika langkah yang tengah dilakukan tim transisi;
Pertama, Inventarisasi kewajiban pemerintah daerah tahun sebelumnya. Tim transisi terlebih dahulu melakukan audit terhadap kewajiban pemerintah daerah yang belum terselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya. Hal ini mencakup proyek yang belum rampung, kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga, serta prioritas yang perlu dilanjutkan tahun 2025.
Kedua, Pendalaman dan harmonisasi APBD 2025. Tim melakukan evaluasi terhadap Perda APBD 2025 yang telah disahkan sebelumnya untuk memastikan program-program prioritas kepala daerah baru dapat diintegrasikan, setidaknya melalui revisi atau penyusunan APBD Perubahan mendatang. Pendalaman ini juga mengidentifikasi ruang efisiensi anggaran guna mematuhi arahan presiden.
Ketiga, Penyesuaian dengan Instruksi Presiden. Dalam menyikapi pengurangan dana transfer daerah, tim transisi bekerja sama dengan OPD untuk merumuskan langkah-langkah efisiensi anggaran, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Efisiensi akan diarahkan pada pengurangan belanja yang bersifat seremonial dan dialihkan untuk mendukung program strategis yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat.

Keempat, Pembentukan Tim Penyusun RPJMD. Untuk menjamin visi dan misi kepala daerah baru dapat terealisasi dalam lima tahun mendatang, tim transisi segera membentuk tim perumus ranper RPJMD 2025-2030. Tim ini terdiri dari unsur tehnokrasi, politik, akademisi, dan perwakilan masyarakat. Dokumen ranperda RPJMD akan diselaraskan dengan kebijakan strategis nasional dan provinsi, termasuk mendukung prioritas pembangunan yang diinstruksikan presiden.

Kelima, Penerapan program prioritas 100 hari yakni makan bergizi gratis. Sebagai bagian dari langkah strategis jangka pendek, program makan bergizi gratis akan segera direalisasikan untuk kelompok rentan, khususnya anak-anak sekolah. Program ini dirancang untuk mendukung pengurangan stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah Mulia dalam memberikan manfaat nyata kepada rakyat.

Keenam, Monitoring dan evaluasi. Seluruh langkah yang telah dirancang akan diawasi secara ketat melalui sistem monitoring dan evaluasi yang transparan. Indikator keberhasilan (Key Performance Indicators) akan ditetapkan untuk setiap langkah guna memastikan program berjalan sesuai rencana dan dapat disesuaikan jika ditemukan kendala.
“Dengan sistematika langkah yang terencana, kami optimis dapat menjembatani transisi pemerintahan dengan tetap menjaga kesinambungan program yang telah berjalan, sekaligus membuka ruang untuk realisasi visi dan misi baru,”ujar Andi Januar yang pernah tercatat sebagai ketua Komisi C DPRD Sulsel ini.
Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel ini menambahkan bila upaya harmonisasi ini diharapkan tidak hanya menjawab tantangan fiskal, tetapi juga menjadi dasar kuat bagi pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan, sejalan dengan arahan presiden dan kebutuhan masyarakat. (rif)