Wawali Aliyah Larang Pejabat Keluar Daerah

MAKASSAR, BKM — Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham melarang seluruh pejabat, khususnya kepala organisasi perangkat daerah (OPD) keluar daerah jika bukan untuk kepentingan mendesak.

Larangan itu dilontarkan Aliyah saat membuka Orientasi Dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Kota Makassar, Senin (24/2) di Hotel Aston, Makassar.
Menurut Aliyah, proses penyusunan RPJMD ini sangat penting karena terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah harus selaras dengan visi-misi pemerintahan Mulia.

Dalam Orientasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, RPJMD Kota Makassar, dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan bahwa dengan dilantiknya pasangan Mulia sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, maka penyusunan perencanaan pembangunan lima tahun ke depan menjadi sebuah keharusan.
“RPJMD ini mesti disinkronkan dengan visi-misi kami. Terlepas dari janji politik, ini adalah bentuk komitmen kami kepada masyarakat Kota Makassar,” ujar isteri mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin.
Ia menekankan bahwa jika perencanaan tidak dikoordinasikan dan disinergikan dengan dinas terkait, maka masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, penting bagi seluruh jajaran Pemkot Makassar untuk membangun kolaborasi dan sinergi yang kuat agar RPJMD dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
Selain karena harus menggodok RPJMD, Aliyah mengatakan, larangan untuk keluarga daerah merupakan instruksi langsung dari pusat sebagai salah satu langkah efisiensi anggaran.
“Itukan instruksi pusat. Karena ini sesuai dengan amanat presiden RI, ada pengetatan pengeluaran anggaran terkait perjalanan dinas. Pasti ada pengecualian kalau ada rapat rapat khusus,” tandas Aliyah.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda mengatakan untuk penyusunan RPJMD ini, pihaknya berkolaborasi dengan tim transisi yang telah dibentuk oleh wali kota dan wakil wali kota.

Tim transisi akan bekerja selama sepekan, mulai Senin kemarin hingga tujuh hari mendatang.
“Jadi seperti instruksi Bu Wawali, silahkan menetap di Makassar untuk fokus pada pembuatan RPJMD ini,” jelas lelaki yang akrab disapa Zul.
Dia menambahkan, RPJMD ini diharapkan sudah bisa rampung pada 6 Maret 2025 mendatang dan akan diajukan ke DPRD untuk dibahas sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). (rhm)

Konsultasi dengan Appi untuk Ruang Kerjanya

Pascadilantik Kamis (20/2) lalu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham mulai efektif berkantor, Senin (24/2).
Di hari pertamanya berkantor itu, Aliyah memantau sejumlah ruang kerja tempat para ASN dan Laskar Pelangi beraktivitas.

Selain itu, orang nomor 2 Makassar itu juga memeriksa sejumlah ruangan alternatif yang bakal menjadi kantornya untuk beraktifitas sehari-hari.
Aliyah tiba di Balai Kota Makassar sekitar pukul 08.25 Wita menggunakan kendaraan dinas Toyota Voxy berwarna putih.

Kedatangannya disambut langsung Pj Sekretaris Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan dan sejumlah pejabat eselon II.
Aliyah pun langsung melihat-lihat ruang kerjanya dan ruang kerja OPD. Bahkan, mantan anggota DPR RI dari Partai Demokrat itu memantau hingga ke Lantai 10 Menara balai kota.
Usai melakukan pemantauan, kepada wartawan, Aliyah mengaku belum bisa memastikan akan berkantor di lantai berapa.

Sebenarnya berdasarkan skema atau layout yang ada, ruang wakil wali kota dipersiapkan di lantai 3 Menara Balai Kota.
Namun, Aliyah punya alternatif pilihan lainnya. Yakni di Lantai 10 dimana sang suami, Ilham Arief Sirajuddin pernah berkantor saat menjabat Wali Kota Makassar.
Alternatif lain adalah ruangan di lantai 2 yang berada di sayap kiri gedung utama. Ruangan itu juga pernah dihuni sang suami saat menjabat wali kota sebelum gedung tower didirikan.
Ruangan tersebut juga pernah ditempati Wali Kota Makassar sebelumnya, Mohammad Ramdhan Pomanto sebelum membangun ruang kerja wali kota yang ada saat ini.
Aliyah mengaku akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.

“Saya menunggu Pak Wali Kota untuk meninjau bersama sekaligus meminta restu beliau untuk ruangan kerjanya,” kata Aliyah.
“Nantilah. Kita tunggu hasil diskusi dan istikharah yang mana yang terbaik,” tambahnya dengan tertawa kecil.
Sejauh touringnya hari ini, ia menyebut kondisi kantor dan ruangan kerja di gedung tower balai kota memang masih dalam pembenahan dan masih butuh finishing.
Dia berharap pemerintahan Mulia ini tetap fokus dan harus merasa dekat dengan bagian jajaran Pemkot Makassar sehingga ada informasi, interaksi dan evaluasi apa saja untuk pembenahan ke depannya. (rhm)