PT. SCI Dituntut Transparan dalam Kerja Sama Nikel dengan Swasta

MAKASSAR, BKM–Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kini mengelola tambang nikel eks lahan PT Vale Indonesia mendapat perhatian dari masyarakat Sulawesi Selatan.
Dengan keterbatasan permodalan serta pengetahuan teknis dalam pengelolaan dan penjualan komoditas tambang, BUMD diberikan ruang regulasi untuk menjalin kemitraan dengan pihak swasta, demikian halnya PT. SCI (Perseroda).
Menyadari hak partisipasi publik dan keterbukaan, masyarakat menuntut agar proses seleksi mitra investasi dilakukan secara transparan dan objektif guna menghindari potensi konflik kepentingan serta menjaga pertumbuhan dividen bagi daerah.

Politisi Demokrat selaku pemerhati kebijakan pubik Andi Januar Jaury Dharwis menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat berwujud pengawasan publik dalam memastikan tata kelola BUMD yang sehat.
Hal ini didasari oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, selanjutnya PP No 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta peraturan perundangundangan lainnya. Dia menyatakan bahwa pengelolaan aset negara oleh BUMD harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan elite bisnis tertentu.
“Kami mendukung langkah PT. SCI (Perseroda) untuk bermitra dengan swasta karena memang ada keterbatasan di tingkat daerah. Namun, prosesnya harus terbuka, akuntabel, dan melibatkan kajian independen agar tidak ada monopoli atau permainan kepentingan dalam pemilihan mitra,”ujarnya.

Pemerintah Provinsi wajib memastikan bahwa pihaknya sangat berhati-hati dalam mengarahkan BUMD dalam memilih mitra strategis. Apakah itu berwujud pembentukan perusahaan patungan atau model kerja sama lainnya, yang jelas keterbukaan dalam seleksi mitra bisnis bukan hanya untuk memenuhi tuntutan regulasi, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan negara dan masyarakat.
“Kami sangat memahami harapan publik agar BUMD ini benar-benar memberikan manfaat bagi daerah. Oleh karena itu, setiap proses seleksi mitra akan dilakukan secara objektif, melibatkan kajian ekonomi, dan mempertimbangkan rekam jejak perusahaan yang akan bekerja sama,”jelas Andi Januar.
Menurutnya, Pemprov menjamin bahwa keberadaan BUMD harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Tujuan utama pengelolaan tambang PT. SCI adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui dividen yang sehat.

“Kami tidak ingin melihat BUMD justru menjadi beban daerah karena salah memilih mitra atau terjebak dalam kontrak yang merugikan. Oleh karena itu, pengawasan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar tata kelola yang baik tetap terjaga,”tegas Andi Januar yang pernah tercatat sebagai Ketua Komisi C DPRD Sulsel ini.
Mewakili pandangan masyarakat untuk mengingatkan bahwa selama ini, PT Vale telah menerapkan prinsip keberlanjutan dalam produksi jangka panjang. Sejak mulai beroperasi pada 1968 hingga 2024, PT Vale mengelola tambang dengan pendekatan teknologi tinggi dan ramah lingkungan. Hal ini terlihat dari proporsi lahan yang dieksploitasi secara terkendali, sesuai dengan kebutuhan pasar, guna menjaga keseimbangan harga nikel dunia.

Kebijakan ini terbukti memberikan kontribusi besar bagi negara dalam bentuk royalti, dividen, serta land rent yang signifikan. Dengan pendekatan yang berbasis efisiensi dan keberlanjutan, PT Vale tidak hanya mampu menjaga stabilitas produksi, tetapi juga tetap mematuhi regulasi lingkungan yang ketat.
Karena itu, publik menilai model pengelolaan PT Vale seharusnya menjadi rujukan PT. SCI dalam mengelola tambang nikel yang kini ada di bawah kewenangannya. Dengan menerapkan strategi keberlanjutan serupa, BUMD ini dapat memastikan bahwa pertambangan tidak hanya menguntungkan daerah dalam jangka pendek, tetapi juga tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan ekonomi dalam jangka panjang.
Nikel merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan (non-renewable). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bijak dalam mengelolanya agar manfaatnya tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga bagi generasi mendatang. Jangan sampai daerah jatuh dalam pola eksploitasi agresif yang hanya mengejar volume produksi dan keuntungan jangka pendek.

Belajar dari provinsi tetangga yang terlalu fokus pada produksi dan ekspor besar-besaran, hasil akhirnya justru bisa merugikan daerah sendiri. Cadangan nikel yang dieksploitasi tanpa perencanaan akan cepat habis, sementara dampak lingkungan yang ditinggalkan bisa berlangsung dalam jangka panjang.

Karena itu, PT. SCI harus menerapkan strategi produksi yang terukur, mempertimbangkan keseimbangan pasar, dan memastikan bahwa setiap ton nikel yang ditambang benar-benar memberi manfaat optimal.
“Sebagai langkah konkret dalam pengawasan, saya merekomendasikan agar proses seleksi mitra kerja sama diumumkan secara terbuka kepada publik. Selain itu, pembentukan tim independen untuk melakukan audit berkala terhadap kinerja PT. SCI juga diusulkan agar potensi penyimpangan bisa dicegah sejak dini,”ujar Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel ini. (rif)